Keputusan Badan Kehormatan DPD tidak Diakui

IRMAN Gusman masih dianggap sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengatakan Irman baru akan dinonaktifkan lewat sidang paripurna DPD pada Rabu (5/10) mendatang.

Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengungkapkan Irman tidak bisa dinonaktifkan Badan Kehormatan (BK). “Itu harus diputuskan dalam rapat paripurna,” kata Hemas seusai rapat Panitia Musyawarah DPD di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad dan Ketua BK DPD AM Fatwa menyatakan keputusan BK DPD untuk memberhentikan Irman itu sifatnya final dan mengikat.

Proses rehabilitasi kepada jabat­annya bisa dilakukan jika Irman tak terbukti bersalah atau gugatan praperadilannya diterima.

Di sisi lain, pengamat komunikasi politik Tjipta Lesmana mendorong Tim Pengkajian Permasalahan Terkait dengan Irman Gusman atau Tim 10 dapat memulihkan citra DPD.

“Tim harusnya dibentuk untuk membersihkan nama lembaga. Bukan untuk sokong Irman,” kata Tjipta dalam rapat dengar pendapat bersama Tim 10 DPD.

Irman ditangkap Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK) di kediamannya pada 16 September lalu dengan alat bukti uang suap Rp100 juta dari Direktur CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto. Irman diduga merekomendasikan CV Semesta kepada Bulog agar mendapat kuota gula impor.

“Kalau hasil pengkajian disampaikan dengan bagus, itu bisa menjadi senjata penguatan DPD,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta KPK menyelidiki kasus korupsi Irman secara saksama. Menurut Kalla, kebijakan kuota gula Bulog bukan bidang yang bisa diintervensi Irman selaku Ketua DPD.

“Jangan langsung dituduh begitu. Namun, saya bilang, ya jalani saja proses hukum yang baik. Jangan setiap kali orang kena (operasi tangkap tangan) KPK, langsung kita bersama-sama hukum dia,” ujarnya di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.

Kalla menambahkan, tindakan Irman bertanya ke Bulog terkait dengan mahalnya harga gula di Sumatra Barat merupakan sesuatu yang wajar. Pasalnya, Irman ialah senator asal Padang, Sumatra Barat.

“Kalau dari sisi itu, saya kira siapa pun berhak (bertanya). Saya pun begitu. Saya akan tanya ke Bulog kenapa itu terjadi. Bahwa di belakangnya (ada korupsi), saya tidak tahu. Tapi, ini tinggal pengadilan yang nanti melihat,” tegasnya.

Terkait dengan kunjungannya ke Rumah Tahanan Guntur, Jakarta, Kamis (29/9), Kalla mengatakan ia sekadar bersilaturahim dengan Irman.

“Bersahabat itu tidak hanya dalam keadaan senang. Apalagi juga pejabat negara mendapat musibah,” tutur Kalla. (Kim/Deo/P-5)