KPK Butuh Pimpinan Bervisi Penguatan

PENENTUAN pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tinggal setahap lagi.

Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan tahapan akhir, yakni uji kelayakan dan kepatutan, diharapkan terbuka dan selektif dengan mengedepankan visi penguatan.

Harapan itu disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang mengkritisi delapan nama calon pemimpin KPK yang dipilih Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.

Mereka menilai kedelapan capim KPK tersebut mempunyai latar belakang dan visi misi yang tidak sesuai untuk memperkuat kelembagaan KPK sebagai lembaga penyidikan kasus korupsi.

Koalisi masyarakat sipil itu justru mempertanyakan pansel yang meloloskan nama-nama yang tidak setuju dengan penguatan KPK.

"Dari delapan nama calon yang diajukan pansel, satu tidak layak memimpin KPK. Berikutnya bahkan tak masuk kategori yang ditetapkan pansel sendiri," ujar peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting di Jakarta, kemarin.

Disebutkan, perihal kompetensi.

Dalam tes wawancara ada capim yang akhirnya diluluskan pansel yang meyakini jika KPK punya dua alat bukti, itu diserahkan ke kelpolisian dan kejaksaan.

"Soal visi-misi, ada calon yang tidak setuju dengan penyidik independen, artinya berseberangan dengan penguatan KPK," ujar Miko.

Karena itu, lanjut Miko, saat yang tepat bagi DPR untuk menunjukkan komitmennya dalam penguatan KPK saat melakukan fit and proper test.

"DPR harus menunjukkan komitmen yang kuat dengan memilih calon yang layak. Basisnya sudah banyak, ada tracking dari pansel dan kami. Ini juga waktu yang tepat untuk DPR mengubah sistem pemilihan yang kental dengan keputusan politik," jelas Miko.

Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch Febri Hendri mengatakan tekanan pada KPK di masa depan justru akan lebih berat.

"Yang perlu diperhatikan ialah bagaimana situasi lingkungan politik pada saat pimpinan KPK mendatang. Kita tahu periode lalu, KPK berhasil menindak aktor politik, bahkan beberapa kepala daerah dengan operasi tangkap tangan, dan itu diapresiasi publik," ujar Febri.

Achmad Biky dari LBH Jakarta berharap agar dalam memilih pimpinan KPK dilihat aspek integritas dan kompetensi.

"Sekarang bolanya ada di DPR. Kami berharap proses pilihan di DPR tidak lagi pada kedekatan dengan partai politik. Kami mendorong pansel memfasilitasi penandatanganan pakta integritas yang menyatakan seluruh calon tak terlibat lobi atau pendekatan kepada parpol. Jadi, untuk menjaga independensi," tandasnya.

Mengecewakan
Penilaian yang senada juga disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak bahwa hasil seleksi Pansel Calon Pimpinan KPK sangat mengecewakan.

Menurutnya, beberapa nama yang bisa bermasalah di kemudian hari masih dipilih pansel.

"Misalnya, mereka yang memiliki perspektif agar KPK fokus pada pencegahan, sedangkan polisi dan jaksa penindakan. Padahal, nama KPK pakai kata pemberantasan, bukan pencegahan. Ini berbahaya," ujarnya.

Menurut Dahnil, perspektif yang disampaikan calon pimpinan yang dipilih pansel bukan langkah untuk memperkuat KPK, justru sebaliknya.

Pembagian bidang, yakni pencegahan, penindakan, manajemen, supervisi, koordinasi dan monitoring oleh pansel, menurut Dahnil, juga tidak tepat.

"Itu seperti berangkat dari usaha untuk mengebiri peran KPK, dan termasuk beberapa sosok yang berpotensi bukan memperkuat KPK, melainkan justru melemahkan."

Dahnil berharap DPR bisa terbuka dan memperhatikan kelemahan yang sudah dilakukan Pansel KPK dengan tidak memilih pihak yang berpotensi bermasalah. (Nov/P-2)