Penegakan Hukum Dilakukan secara Arif

PENEGAKAN hukum seharusnya dijalankan tanpa memicu keriuhan berlebih dan menyalahi perintah atasan. Pernyataan yang disampaikan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan itu tidak bermaksud untuk mengindikasikan adanya pergantian perwira tinggi Polri tertentu.

"Ya, kami intinya, Presiden (Jokowi) dan Wapres (Jusuf Kalla) sudah memerintahkan di Bogor, jangan menciptakan kegaduhan. Kalau mau, ya menindak secara hukum silakan, tetapi bisa dilakukan dengan arif tanpa terlalu dipublikasikan," kata Luhut di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Perintah (Presiden) yang dimaksud Luhut ialah pesan pada rapat Jokowi-JK dengan para gubernur, kapolda, kajari seluruh Indonesia, di Istana Bogor, Senin (24/8).

Ketika itu tercetus instruksi masa jeda 60 hari tidak melakukan penindakan hukum terhadap temuan BPK dalam proyek-proyek di daerah.

Menurut Luhut, pernyataannya itu tidak terkait dengan kabar pencopotan Komjen Budi Waseso dari posisi Kabareskrim Polri.

"Saya tidak tahu. Saya belum berani komentar."

Ketika ditemui di Bina Graha, tadi malam, Luhut menyebut pentingnya kepatuhan jajaran TNI-Polri terhadap perintah pimpinannya, termasuk dalam koridor pemberantasan hukum.

"Saya pikir (Budi) bagus (dalam) penindakan korupsi. Baik. Namun, kita semua harus bermuara pada perintah pada pimpinan masing-masing. Kita jangan menarik-narik TNI-Polri ke dalam politik. Biarlah mereka dalam aturan yang sudah mereka miliki."

Luhut mengakui pertemuan dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di bekas kantornya, kemarin.

Namun, topik pertemuan mereka terkait operasi gabungan tertentu yang masih enggan dia ungkapkan rinciannya.

"Siapa yang bilang ada pencopotan? Belum sampai ke situ," ungkap Luhut.

Polri membantah

Mabes Polri membantah informasi yang menyebut Komjen Budi Waseso dicopot dari jabatan Kabareskrim. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Agus Rianto.

"Belum ada pergantian pejabat Polri."

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Suharsono menambahkan Budi Waseso hingga kini masih menjabat sebagai Kabareskrim.

"Saya sudah konfirmasi. Itu (pencopotan) tidak betul."

Budi Waseso menegaskan, jika kabar itu terbukti benar, dirinya siap ditempatkan di mana saja. Dia pun belum menerima informasi resmi perihal rotasi jabatan perwira tinggi Polri.

"Tugas ini amanah. Saya hanya akan melakukan sebaik mungkin. Kalau dirasa sudah cukup, ya sudah. Saya tidak mau menyalahi amanah negara dan saya tidak mau mencederai institusi Polri," kata Budi Waseso.

Menurutnya, pergantian Kabareskrim hanya diputuskan melalui mekanisme sidang Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri dan tentu Kapolri Jenderal Badrodin Haiti ikut menyampaikan informasi tersebut.

Dia menampik bahwa isu pencopotan dirinya terkait penyelidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan 10 unit mobile crane (alat bongkar muat) di PT Pelindo II.

"Enggaklah. Jangan dikaitkan dengan itu, yang penting kerja baik. Kita harus jujur kerja berdasarkan undang-undang. Dasarnya alat bukti," tandas mantan Kapolda Gorontalo itu.

(Gol/X-4)