Headline

Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.

Fokus

Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.

Jokowi Diminta Tindak Jenderal Pemain Narkoba

MI
23/9/2016 09:25
Jokowi Diminta Tindak Jenderal Pemain Narkoba
(Antara)

KOMISI III DPR meminta Presiden Jokowi untuk membersihkan institusi penegak hukum dan pertahanan dari jaringan narkoba. Tindakan tegas ala Duterte, Presiden Filipina, dinanti sebab ada informasi soal keterlibatan perwira tinggi di dua institusi itu dengan nilai transaksi luar biasa besar.

“Presiden harus bertindak cepat. Kami akan meminta pimpinan DPR untuk mendiskusikannya bersama Presiden. Ini bahaya, ketika orang-orang yang harusnya dipercaya, malah terlibat,” ucap anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding, di Jakarta, kemarin.

Ini dikatakannya menanggapi informasi tentang adanya transaksi bernilai sekitar Rp30 triliun yang diduga terkait bisnis narkoba. Itu masih berlangsung hingga kini. Pelacakan transaksi itu mengerucut pada dua pemain utama yang tergolong perwira tinggi, masing-masing Rp19 tri­liun dan Rp9 triliun.

Transaksi sebanyak sekitar 5.400 aliran itu mengalir dari Indonesia ke luar negeri, terutama Tiongkok dan India. Meski hanya dua pemain utama, transaksinya menyebar ke banyak jaringan.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengakui tidak keberatan jika Indonesia mencontoh langkah Filipina dalam memberantas jaringan narkoba yang ada di dalam internal aparat. Misalnya, dengan mengumumkan nama-nama pejabat atau perwira yang terindikasi sebagai bagian jeja­ring narkoba ataupun perang tanpa ragu dengan gembong narkoba.

Ketua PPATK Muhammad Yusuf menyangkal adanya transaksi ke rekening perwira tinggi yang terdeteksi terkait jaringan narkoba. Sejauh ini PPATK baru menemukan aliran dana kepada bintara anggota Polri.

Tentang kasus lain di luar perkara Freddy yang diduga melibatkan perwira berpangkat jenderal, Yusuf mengakui itu merupakan masukan upaya penelusuran dari Komisi III DPR. “Tadi dari anggota DPR menyebut nama itu kepada saya minta untuk kita kejar. Itu akan kita telusuri,” kilahnya.

Testimoni terpidana mati Freddy Budiman melalui Koordinator Kontras Haris Azhar pernah menyebutkan adanya aliran dana miliaran kepada perwira tinggi Polri dan BNN dari Freddy. (Kim/X-6)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik