Gudang Amunisi TNI Meledak, Jarak Waktu Pemusnahan Diminta Tak Terlalu Lama

PENGAMAT militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengatakan perlu dilakukan audit dan investigasi mendalam untuk mendapatkan informasi komprehensif mengenai apa yang terjadi di balik insiden ledakan di Gudang Amunisi Daerah (Gudmurah) Kodam Jaya di Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/3) malam. Dia menyoroti soal penurunan kondisi amunisi karena penyimpanan dalam waktu yang lama.

Fahmi menjelaskan harus dilakukan pemeriksaan dan inspeksi secara berkala terhadap kondisi amunisi yang disimpan. Bisa saja, lanjut dia, selongsong atau proyektil berkarat, bubuk mesiu atau bahan peledak primer menjadi lapuk. Sehingga amunisi berpotensi meledak sendiri atau sebaliknya gagal ledak atau gagal tembak.

"Amunisi yang mengalami kondisi seperti itu, harus dilakukan tindakan penyingkiran dan preservasi dan segera diusulkan untuk dimusnahkan," kata Fahmi saat dihubungi, Senin (1/4).

Baca juga : Kerugian Akibat Ledakan Gudang Amunisi Harus jadi Tanggung Jawab TNI AD

Fahmi mendorong agar rentang waktu dari pemusnahan diusulkan hingga disetujui tidak terlalu lama. Tentunya, ada banyak hal yang harus diperiksa dan diverifikasi sebelum persetujuan diberikan.

"Ada persoalan birokrasi misalnya. Persetujuan sampai dimusnahkan terlalu lama sehingga potensi kerentanan bisa meledak seperti kasus kemarin cukup besar," jelasnya.

Fahmi juga menggaris bawahi persoalan tata ruang sebagai sumber permasalahan dari ledakan yang berdampak kepada warga sekitar. Kawasan yang semula ideal untuk penyimpanan amunisi, kemudian bergerak dinamis seiring perkembangan pertumbuhan penduduk warga yang tinggal dekat dengan instalasi militer.

Baca juga : Panglima TNI Dorong Penyelesaian Cepat Investigasi Ledakan Gudang Amunisi di Kabupaten Bogor

"TNI harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah soal perkembangan kawasan. Jangan sampai cara singkatnya pindah tempat yang masih jarang penduduk, kemudian berkembang ramai lagi jadi padat penduduk," jelasnya.

Dihubungi terpisah, pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas mengatakan TNI maupun Polri sebenarnya telah memiliki aturan baku perihal penanganan amunisi dan bahan peledak. Untuk itu, dia mendorong agar ditinjau ulang semua lokasi penyimpanan amunisi.

"Sebaiknya gudang penyimpanan amunisi terletak jauh dari pemukiman masyarakat guna menghindari adanya dampak yang lebih serius dari insiden serupa,” kata Anton.

(Z-9)