Publik Pertanyakan Intervensi Kampanye Anies

PAKAR politik Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Nicky Fahrizal menyebut kejadian penghentian alat peraga kampanye (APK) salah satu paslon di Jakarta dan Bekasi Jawa Barat (videotron) mengindikasikan, sulitnya demokrasi untuk naik kelas.

Iklan politik yang dihentikan dengan alasan yang tidak jelas tersebut telah melanggar kebebasan bahkan aturan yang mengatur dan melindungi iklan itu di masa kampanye.

"Iklan politik itu bagian dari masa kampanye dan itu sudah dilindungi oleh hukum. Jadi mau pasang di mana pun sah-sah saja karena memang waktunya dan diberikan ruang oleh UU dan juga PKPU," ujarnya, Selasa (16/1).

Menurutnya selama konten maupun cara mengiklan paslon tersebut sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku serta tidak melanggar, maka tidak boleh ada yang mengusik

"Kalau seperti ini ada tangan gelap yang menurutku membuat kampanye itu jadi tidak jelas dan asik. Videotron kebanyakan punya swasta artinya tim paslon punya kontrak dengan swasta ada harga lalu dipasang. Sepanjang kontrak itu sah saja," sambungnya.

Dengan kejadian ini maka publik bisa menilai kualitas tahapan pemilu kita yang seharusnya jauh dari intervensi.

"Yang seperti ini biasanya tidak ada tanggung jawabnya dan publik pasti mempertanyakan. Publik mulai menerka siapa yang intervensi. Maka ini jadi blunder," tukasnya. (Sru/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi