Timnas Amin Klaim Jargon Perubahan Diakomodir Negara dalam RPJMN

CO-Captain Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) sekaligus mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengatakan ada ruang yang disediakan pemerintah untuk menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bagi presiden dan wakil presiden yang terpilih dalam Pilpres 2024.

Hal itu disampaikannya usai melakukan rapat dengan perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama tim kampanye dua pasangan lain yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Pernyataan Thomas sekaligus mematahkan anggapan bahwa jargon perubahan yang diusung Amin selama ini bertentangan dengan RPJNM pemerintah. Berdasarkan penjelasan pihak Bappenas dalam rapat, Thomas menyebut ada ruang bagi pemerintahan yang baru pada 2024 untuk menyesuaikan RPJNM.

Baca juga : Anies-Muhaimin tidak akan Ubah Kurikulum Pendidikan jika Terpilih

"Beliau (pihak Bappenas) memberikan contoh di 2015, beriringan dengan APBN Perubahan di triwulan II 2015, itu Jokowi juga serentak sekaligus melaksanakan penyesuaian-penyesuaian daripada RPJNM," ungkapnya saat ditemui usai rapat di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (8/12).

Kendati demikian, Thoma juga mengakui bahwa penyesuaian yang dilakukan tidak dapat dilakukan serta merta. Dalam kaitannya dengan keputusan Presiden Joko Widodo pada 2015, penyesuaian dilakukan untuk menjaga stabilitas.

Baca juga : Anies-Muhaimin Berjanji bakal Perbaiki UU KPK

"Jadi ada kok ruang itu untuk menyesuaikan rencana kerja pemerintah dengan visi-misi dari presiden dan wakil presiden terpilih," kata Tom.

Salah satu program di bidang ekonomi yang bakal dilakukan Amin adalah dengan melibatkan sektor swasta seluas-luasnya untuk membantu pembangunan di sektor kesehatan dan pendidikan. Tujuannya, agar pemerintah tidak begitu ketergantungan dengan APBN.

Rapat tim kampanye pasangan calon bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas digelar tertutup selama dua jam dari pukul 14.00 sampai 16.00 WIB. Anggota KPU RI August Mellaz mengatakan, rapat itu digelar untuk memfasilitasi tim pasangan calon untuk mencerahkan postur dan tata kelola APBN.

Selain itu, Mellaz juga menyebut rapat bertujuan untuk membahas soa RPJNM karena dinilai penting bagi pasangan calon masing-masing untuk menajampkan program dalam kampanye.

"Dan itu nanti tinggal disinkronkan dengan visi-misi dari pasangan calon," tandasnya.

Menurut Thomas, pihaknya juga berharap Kementerian Keuangan dan Bappenas bersikap profesional dan transparan jika dimintai data-data lanjutan untuk masing-masing tim kampanye pasangan calon.

"Tadi mereka semuanya mmeberikan komitmen bahwa mereka semuanya akan membuka jalur tersebut, sesuai dengan peraturan yang berlaku tentunya, sesuai hal-hal yang sifatnya rahasia," kata Mellaz. (Z-5)