INDEKS Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang diluncurkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunjukkan kerawanan polarisasi di DKI Jakarta. Berdasarkan dua analisa yang dihitung Bawaslu, dimensi kontestasi, yang mencakup potensi polarisasi, di DKI terbilang tinggi.
Analisa pertama dengan menghitung IKP berdasarkan hasil input data Bawaslu provinsi memosisikan DKI di peringat pertama IKP rawan tinggi dengan skor 88,95. Jika dilihat IKP dimensi kontestasi, DKI berada di urutan kedua dengan skor 96,09, satu level di bawah Maluku Utara (100).
Baca juga: Soal Safari Anies, Bawaslu Diminta Jangan Lebay
Adapun analisa kedua, yakni pengukuran IKP berdasarkan hasil agregasi Bawaslu kabupaten/kota, menempatkan DKI di peringkat sembilan dengan skor 35,95. Kendati demikian, jika IKP agregasi kabupaten/kota hanya dilihat dimensi kontestasinya saja, DKI berada di urutan pertama dengan skor 69,92.
Anggota Bawaslu Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Lolly Suhenty, mengatakan, IKP 2024 terkonstruksi dari data yang diambil pada gelaran pemilu maupun pilkada sebelumnya. "Apa yang membuat DKI sangat tinggi? Situasi yang real, yang ada saat pemilu dan pilkada sebelumnya yang terverifikasi," jelasnya saat dihubungi, Sabtu (17/12).
Menurut Lolly, dua analisa IKP yang dilakukan pihaknya sama-sama penting. Analisa berdasarkan data Bawaslu provinsi, lanjutnya, menjadi tolak ukur bagi suatu provinsi untuk waspada. Artinya, DKI harus menyusun metode-metode pencegahan guna mengantisipasi polarisasi dalam menghadapi Pemilu serentak 2024.
"Tapi untuk melihat keseluruhan DKI Jakarta, maka penting untuk memastikan posisi agregat kabupaten/kota juga dilihat, karena bisa jadi nanti satu wilayah dengan wilayah lain memiliki perbedaan dalam metode pencegahannya maupun pendekatan strateginya," terangnya.
Lolly menyebut, semakin tinggi tingkat kerawanan IKP, maka kewaspadaan provinsi tersebut semakin tinggi. Impikasinya, semakin beragam juga metode untuk meminimalkan kerawanan. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa semangat kewaspadaan juga tidak boleh serta merta hilang bagi derah yang ber-IKP rawan sedang maupun rawan rendah.
Ia menegaskan, upaya mengantisipasi kerawanan hajatan pemilu menjadi tugas bersama semua stakeholders pemangku kepentingan. Oleh karenanya, semua pihak berkepentingan untuk mengakses IKP 2024. Nantinya, sambung Lolly, setiap stakeholder akan merumuskan kebijakan terbaik sesuai tupoksi masing-masing.
"Bagi Bawaslu, mitigasinya, kami langsung share IKP ke teman-teman provinsi dan kabupaten/kota. Penting bagi mereka sejak awal mengatasi potensi kerawanan itu. Begitu IKP turun, menyiapkan hal yang bisa mereka lakukan," tandasnya. (OL-6)
