Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan menilai perlu adanya pendampingan untuk para tenaga kerja Indonesia (TKI), terutama pemagang di Jepang, baik dari kementerian terkait maupun dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo).
“Harus ada pendampingan. Mereka itu ‘kan masih labil kadang-kadang karena pindah dari satu dunia ke dunia lain, jadi harus ada pendampingan,” kata Sjarif saat ditemui di sela-sela kunjungan kerjanya di Tokyo, Jumat (11/11).
Pernyataan tersebut menyusul sejumlah kasus yang melibatkan WNI akhir-akhir ini, seperti kasus bunuh diri pemagang asal Jawa Tengah di Saitama, akhir Agustus lalu serta baru-baru ini kasus perampokan minimarket di Tokyo, akhir Oktober lalu.
Namun, dia mengakui bahwa proses pendampingan terhadap para pekerja WNI di Jepang tidak mudah, terutama saat ini terdapat total sekitar 65.000 diaspora Indonesia. “Semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak persoalan yang muncul. Justru di situ lah tantangannya KBRI, ‘kan kalau tidak ada masalah ya enggak dinamis,” katanya.
Sementara itu, Koodinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Tokyo Ali Sucipto mengatakan bahwa tidak ada pendampingan secara khusus terhadap para TKI di Jepang.
Namun, dia menjelaskan pihaknya bermitra dengan sebuah institusi Jepang di mana terdapat satu tenaga ahli psikologi Indonesia yang biasanya membantu terkait permasalahan mental diaspora di negara tersebut. “Kalau untuk tenaga psikolog, tenaga ahli di KBRI sendiri tidak ada. Kami kenal salah satu institusi di sini yang memiliki keahlian seperti itu dan kebetulan ada orang Indonesia,” katanya.
Dengan adanya tenaga ahli Indonesia tersebut, menurut Ali, komunikasi yang dijalin antarsesama WNI diharapkan bisa lebih mudah.
“Jadi biasanya kalau ada teman-teman yang mungkin merasakan tekanan, depresi atau stres biasanya kita arahkan ke sana karena ada orang yang bisa berbahasa Indonesia. Jadi, mungkin komunikasinya akan lebih gampang dibandingkan kalau misalnya tenaga ahli berbahasa Jepang atau bahasa Inggris,” katanya.
Selain itu, dia menambahkan pihaknya juga membuka hotline selama 24 jam melalui dua nomor kontak, di antaranya +818035068612 dan +818049407419 dan grup aplikasi WhatsApp. “Hotline selalu buka 24 jam. kalau ada apa-apa boleh hubungi ke kami di hotline tersebut,” katanya. (Ant/OL-12)
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump dapat memperpanjang masa penangguhan selama 90 hari atas tarif resiprokal yang diberlakukan pemerintahannya dan dijadwalkan berakhir pada 9 Juli.
Metode pengajaran yang diterapkan praktis dan 100% berdasarkan studi kasus bisnis, dengan diskusi interaktif yang difasilitasi oleh para praktisi bisnis berpengalaman.
GLOBIS telah berkembang menjadi sekolah bisnis terbesar di Jepang dengan kampus dan kantor yang tersebar di AS, Eropa, Tiongkok, Singapura, Thailand, Filipina, dan kini, Indonesia.
Pekerja industri konstruksi di Jepang terus berkurang karena masalah penuaan. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar bagi sektor konstruksi di Jepang.
PERTEMUAN Ju Haknyeon dengan mantan aktris video dewasa Asuka Kirara memicu kontroversi yang akhirnya membuat sang anggota tersebut keluar dari grup.
Indonesia for the World adalah ruang belajar global yang menyatukan kepedulian, aksi, dan inovasi.
SETIAP anak bangsa harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan untuk menjawab tantangan di masa datang.
PELESTARIAN dan pemanfaatan situs purbakala harus terus dilakukan. Salah satunya untuk mendukung upaya mewujudkan ketersediaan sarana pendidikan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Transisi energi peralihan dari energi berbasis karbon menuju sumber energi bersih dan terbarukan seperti surya, angin, air, dan geotermal kini dipandang sebagai kebutuhan moral
WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyebut negara ASEAN berperan dalam menjaga stabilitas global.
PERSIAPAN untuk implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun harus dilakukan dengan baik dan didukung semua pihak dalam merealisasikannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved