Moeldoko : Stranas PK Dorong Peningkatan Indeks Persepsi Antikorupsi

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan kenaikan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Indonesia dari 3,88 pada 2021 menjadi 3,93 pada 2022 tidak terlepas dari dijalankannya aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Menurutnya, program tersebut telah memperkuat sistem pencegahan korupsi, yang tidak hanya berguna untuk memerangi oknum yang melakukan pelanggaran, namun juga mendorong keterlibatan publik.

“Capaian aksi Stranas PK telah berpengaruh pada peningkatan indeks persepsi antikorupsi Indonesia. ini semakin membuktikan bahwa Stranas PK sudah memberikan dampak positif yang bisa dirasakan masyarakat. Ke depan harus lebih kuat karena ini legacy Presiden,” ujar Moeldoko di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (2/8).

Dalam kesempatan itu, Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan menyampaikan, dari tiga fokus yang dijalankan pada 2021-2022, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi, sejumlah hasil baik memang sudah bisa dicapai.

Di sektor keuangan negara, telah terjadi efisiensi dalam perluasan cakupan penerima bansos dan bantuan iuran BPJS Kesehatan.

“Dengan pemadanan NIK pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial bersama Kemendagri dan Kemensos, penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Tidak ada data ganda dan fiktif sehingga terjadi efisiensi keuangan negara,” papar pria yang juga menjabat Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi, tambah Nainggolan, telah terjadi reformasi di pelabuhan. Dengan dukungan kementerian/lembaga terkait terjadi perbaikan di 14 pelabuhan untuk memperkuat National Logistic Ecosistem. Selain itu, penggunaan INAPORTNET, perbaikan sistem trucing, single billing, dan bongkar muat, juga telah mempercepat waktu sandar di beberapa pelabuhan.

“Seperti di Tanjung Priok dan Makassar, dari tiga hari menjadi satu hari. Proses bongkar muat yang kapasitas semua 8-10 TEUs/crane per jam, menjadi 35-40 TEUs/crane per jam,” paparnya.

Adapun, ke depan, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menekankan pentingnya penerapan Stranas PK untuk mengatasi isu-isu strategis seperti penyelenggaran pemilu dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) papua.

Ia mengatakan strategi pencegahan korupsi perlu merangkul partai politik karena posisi mereka yang sentral dalam proses pembentukan kebijakan publik. Stranas PK juga dapat mendorong peningkatan bantuan keuangan parpol, dan pembenahan tata kelola partai politik dengan penerapan sistem integritas partai politik yang saat ini dilakukan oleh KPK.

“Pemerintah memang sudah menaikkan bantuan dari Rp100 menjadi Rp1000. Tapi berdasarkan hasil kajian KPK dan LIPI idealnya kenaikan disarankan sebesar Rp8.500 per suara, dan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kinerja, penguatan integritas, dan akuntabilitas tata kelola di internal partai. Ini juga harus disikapi oleh Stranas PK,” ujarnya.

Dalan kaitan soal DOB Papua, Jaleswari meminta Stranas PK dijadikan sebagai media pendampingan untuk pembenahan sistem pencegahan korupsi.

"Seperti digitalisasi pengadaan barang dan jasa, integrasi perencanaan dan penganggaran, serta penguatan inspektorat dan APIP untuk pengawasan dan pengendalian internal pemerintah," pungkasnya. (OL-8)