Dana Desa Terancam Sia-Sia

EKONOM senior Didik J Rach bini mengatakan dana desa sebesar Rp20 triliun ter ancam sia-sia. Mantan tim sukses Prabowo Subianto itu beralasan tidak semua desa siap mengelola dana tersebut sebagai stimulus ekonomi guna memajukan wilayah masing-masing. "Sebagai bentuk perhatian kepada rakyat, dana desa memang baik. Namun, belum tentu positif. Saya malah mengira akan gagal.Mayoritas desa memandang uang itu bukan sebagai stimulus untuk memajukan ekonomi desa," ujar dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin. Hadir pula dalam kesempatan tersebut politikus Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi dan Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto. Didik, Viva Yoga, dan Nico membahas topik yang tengah hangat berjudul Berebut Desa.

Topik itu hangat disebabkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian DPDTT) masih tarikmenarik terkait dana tersebut. Dari total Rp20 triliun, setiap desa di Indonesia akan menerima sekitar Rp1,4 miliar. "Kemendagri dan Kementerian DPDTT sama-sama berkepentingan dengan da na desa. Seharusnya yang mereka lakukan ialah pendekatan dan kemudian monitoring sebaik mungkin.Perlu juga bimbingan bagi aparatur desa agar implementasi dana desa menjadi optimal," tegasnya. Nico Harjanto menambahkan, dana desa tidak hanya menjadi rebutan dua kementerian, tetapi juga ajang perebutan kekuasaan dan konflik horizontal.

Calon kepala desa di ajang pemilihan kepala desa (pilkades) akan bersaing mati-matian untuk mendapatkan dana tersebut. "Pilkades bisa memanas bahkan bisa menimbulkan kon ik pascapilkades garagara dana desa. Antusiasme berlebih akan mengakibatkan gesekan, konflik, dan ketidakharmonisan di lingkungan masyarakat desa," jelas Nico. Viva Yoga yang juga Wakil Ketua Komisi IV mengatakan DPR sudah memikirkan efek negatif dana desa. Menurut dia, parlemen akan mendesak Kemendagri dan Kementerian DPDTT membangun regulasi bersama terkait pengawasan dan bimbingan penggunaan dana desa "Kemendagri dan Kementerian DPDTT nantinya harus menunjukkan dana sebesar Rp20 triliun itu bisa optimal dan berimbas pada kemandirian masyarakat guna melahirkan poros eko nomi mikro yang kuat," ujarnya.