Hercules Dikandangkan

TNI-AU kembali kehilangan prajurit terbaik akibat jatuhnya pesawat Hercules C-130 tipe B di Medan, Sumatra Utara, kemarin. Pesawat buatan AS pada 1964 dengan mesin turboprop itu diduga mengalami kerusakan teknis setelah 2 menit tinggal landas dari Lanud Soewondo, Medan.

Jumlah korban jatuhnya pesawat dari Skuadron 32 Lanud Abdul Rachman Saleh Malang itu belum diketahui pasti. Namun, dari 12 awak dan 101 penumpang--sebagian sipil--diperkirakan tidak ada yang selamat. Hingga berita ini diturunkan sudah 67 jenazah berada di RSU Adam Malik.

Dengan kejadian itu, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Agus Supriatna menyatakan akan mengandangkan seluruh pesawat angkut Hercules tipe B. Menurut Agus, TNI-AU akan menginvestigasi kelayakan angkut pesawat itu.

"Sampai ditentukan kapal tipe B bisa buat mengangkut lagi," ujarnya, kemarin.

Berdasarkan catatan, saat ini TNI-AU memiliki 20 pesawat Hercules. Tipe B sebanyak 10 buah, dengan perincian 8 unit C-130B dan 2 unit KC-130B. Sisanya, 10 unit model C-130H.

Terkait dengan penyebab kecelakaan, Agus enggan berspekulasi. Pasalnya, pesawat yang dipiloti Kapten (Pnb) Sandy Permana itu laik terbang. "TNI-AU sedang menyelidiki penyebab kecelakaan.

"Agus membantah pesawat itu dikomersialkan. Ia meng-akui memang ada korban sipil, tapi mereka keluarga TNI. "Kalau ada (dikomersialkan), saya pecat komandannya. Itu bagian dari investigasi juga."Namun, salah seorang anggota korban sipil kepada MetroTV di Medan mengakui bahwa keluarganya membayar Rp900 ribu untuk penerbangan dari Medan ke Tangjungpinang, Kepulauan Riau.

Secara bertahap

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai pesawat buatan tahun 60-an itu tidak layak pakai. Apa pun alasannya, lanjutnya, pesawat itu ada batas umurnya. "Pada zaman SBY kita akan mendapat hibah Hercules dari Australia. Kita setop saja hibah," tandasnya.

Masalah itu rencananya akan ditanyakan kepada calon Panglima TNI, KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo. "Besok (hari ini) kami akan fit and proper test calon Panglima TNI," ujar Ahmad Muzani, anggota Komisi I lainnya.

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Unpad Muradi mengatakan program Minimum Essential Forces (MEF) dalam pengadaan alutsista TNI berisiko. "Program itu terjebak dengan target pemenuhan kuantitatif daripada kualitas alutsista," ujarnya.

Pada konteks itulah peng-adaan alutsista lewat skema hibah. "Panglima baru TNI harus menolak skema hibah."Wapres Jusuf Kalla menyatakan atas nama pemerintah dan pribadi berbelasungkawa kepada keluarga korban sipil dan prajurit TNI. "Pemerintah akan menyantuni warga sipil," ujarnya di Jakarta.

Wapres mengakui pesawat yang jatuh itu sudah tua. "Rencananya pemerintah memperbarui alutsista kita secara bertahap," pungkasnya. (Tim/X-5)