Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
BUPATI Bogor nonaktif Ade Yasin ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (26/4). Ia diduga melakukan suap terhadap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kabupaten Bogor agar mendapatkan audit wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2021. Tidak hanya itu, proyek pemerintah Kabupaten Bogor juga disebut kerap bermasalah.
Organisasi nonpemerintah, Center for Budget Analysis (CBA), menemukan banyak dugaan penyimpangan terkait proyek-proyek Kabupaten Bogor. Salah satunya pengadaan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bogor tahun anggaran 2022.
"Dari total 416 pengadaan yang tercatat semuanya menggunakan metode pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Bahkan ada 39 proyek dengan pagu di atas Rp200 juta menggunakan metode pengadaan langsung. Ini jelas melanggar aturan,"ujar Koordinatoe CBA Jajang Nuriman, Kamis (28/4).
Selain temuan itu, Jajang menyebut ada sejumlah proyek pada satuan kerja lainnya yang bermasalah pada tahun anggaran 2021. Ia merinci ada empat proyek mencurigakan di satuan dinas pendidikan yakni proyek rehabilitasi ruang kelas SD Negeri Kalong Jayamarni, menghabiskan anggaran Rp536.342.600, proyek rehabilitasi Ruang Kelas SDN Angsana 01 Kec. Leuwiliang, menghabiskan anggaran Rp334.262.978, proyek rehabilitasi habilitasi ruang kelas bertingkat SDN Ciangger 03 Kec. Cigudeg menghabiskan anggaran Rp497.045.000, proyek ruang kelas SD Negeri Kalong 03, menghabiskan anggaran Rp533.912.576.
Baca juga: Ade Yasin Mengaku Dipaksa Bertanggung Jawab Atas Perbuatan Anak Buah
Jajang menjelaskan, empat proyek dinas pendidikan itu janggal karena selalu dimenangkan satu perusahaan yang sama, yakni CV Nurani Cipta Mandiri (NCM) yang beralamat di Jl. Letjend Suprapto No 29 F Harapan Mulia, Kemayoran, Jakarta Pusat.
"Berdasarkan penelusuran CBA, CV NCM juga memenangkan proyek Pemkab Kab Bogor lainnya di tahun 2020, yakni proyek peningkatan jalan kota Batu/Bts. Kota Bogor - Ciapus yang menghabiskan anggaran Rp1.162.763.363 pada dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," ucapnya.
Pada tahun anggaran 2022, sambung Jajang, CV NCM memenangkan tender lainnya yakni proyek peningkatan jalan Kemang - Kalisuren Kecamatan Tajurhalang dengan pagu Rp5,5 miliar pada dinas PUPR. Itu, dikarenakan hanya satu perusahaan yakni CV NCM yang mengajukan tawaran harga.
"Diduga kuat CV NCM merupakan salah satu perusahaan favorit Pemkab Bogor karena selalu memenangkan tender," tuturnya.
Center for Budget Analysis CBA berharap pascaditangkapnya Ade Yasin, KPK benar serius melakukan penyelidikan atas pengelolaan anggaran Kabupaten Bogor selama kepemimpinan Ade Yasin.
"Karena dari pucuk pimpinan saja sudah terbukti bermasalah dan patut diduga praktik dugaan korupsi terjadi secara berjamaah, masif, dan terstruktur," tukas Jajang. (P-5)
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Beleid itu juga bisa memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang menyusahkan penyidik sampai jaksa, dalam menangani perkara.
KPK memastikan akan segera memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB periode 2021–2023
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah klaim proses hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dilakukan untuk menutupi kegagalan penangkapan Harun Masiku (HM).
KPK tengah menyelidiki asal-usul sepeda motor milik orang lain yang ditemukan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan disita oleh penyidik pada 10 Maret 2025.
KPK menegaskan bahwa vonis penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tidak akan menghentikan upaya memburu buronan Harun Masiku
Putusan majelis hakim lebih tinggi satu tahun dari tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU).
Istighatsah yang digelar serentak empat hari berturut-turut sejak Jumat (17/9) itu merupakan bentuk dukungan para ulama untuk proses hukum Ade Yasin.
Selain itu, penyidik KPK juga memanggil dua PNS pada Dinas PUPR Pemkab Bogor Aldino Putra dan Rizki Akbar.
TIM pengacara terdakwa Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin mengajukan eksepsi untuk membantah jaksa KPK yang mendakwa Ade Yasin menyuruh anak buahnya menyuap auditor BPK.
Informasi ini diulik saat KPK memeriksa Ade Yasin, kemarin. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka sekaligus pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah.
Ade Yasin diduga memberikan arahan kepada anak buahnya untuk memberikan fasilitas dan sejumlah uang untuk membantu para auditor BPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved