Jumat 21 Januari 2022, 14:53 WIB

Mengapresiasi Pernyataan Presiden Terkait Pj Gubernur

Sri Utami Gerindra | Politik dan Hukum
Mengapresiasi Pernyataan Presiden Terkait Pj Gubernur

ANTARA FOTO/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/tom
Presiden Joko Widodo

 

Ketua Fraksi Gerindra DPR Ahmad Muzani mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait anggota TNI Polri aktif tidak memungkinkan menjabat sebagai penjabat (Pj) gubernur. Menurut Muzani, pernyataan presiden itu sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap semangat reformasi.

"Saya kira pernyataan itu sebagai komitmen Presiden Jokowi dalam menjaga semangat dan amanah dari reformasi. Dimana TNI Polri tidak lagi diperkenankan terlibat dalam politik praktis. Jadi menurut saya itu adalah sebuah langkah maju bagi demokrasi Indonesia," kata Muzani dalam keterangannya, Jumat (21/1)

Menurut Muzani jabatan kepala daerah merupakan jabatan politik. Oleh sebab itu, keputusan presiden melarang anggota TNI Polri aktif menjadi Pj Gubernur patut diapresiasi. Karena itu merupakan sebuah keputusan baik untuk menjaga integritas dan netralitas seorang perwira TNI maupun Polri.

"Keputusan presiden ini juga patut diapresiasi. Karena presiden tahu apabila Pj dijabat oleh TNI Polri, maka itu resisten terhadap keterlibatan dalam politik praktis. Tapi, dengan keputusan ini presiden menjamin adanya netralitas dan integritas di tubuh TNI Polri," jelas Sekjen Partai Gerindra tersebut.

Di sisi lain Indonesia sebagai negara demokratis menjunjung tinggi supermasi sipil. Supremasi sipil, kata Muzani, sangat berkaitan dengan prinsip dasar demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. "Oleh karena itu Indonesia sebagai negara demokrasi harus berprinsip pada supermasi sipil. Angkatan bersenjata juga harus di bawah kontrol demokrasi, yang intinya adalah rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi."

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa anggota TNI/Polri aktif tidak memungkinkan menjabat Pj gubernur karena aturan dasar dari UU Pilkada tidak memungkinkan. Penunjukkam Penjabat (Pj) gubernur merupakan agenda pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Pejabat TNI-Polri aktif tidak mungkin menjadi penjabat kepala daerah tingkat I (Gubernur), UU-nya tidak memungkinkan," ungkap Presiden Jokowi pada pertemuan dengan beberapa pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1). (OL-12)

Baca Juga

Dok MI

Relawan Jokowi Nilai Erick Thohir Paling Pantas Lanjutkan Kepemimpinan Jokowi

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 16 Mei 2022, 19:08 WIB
Erick Thohir dinilai sebagai menteri yang paling diandalkan oleh...
Antara

PAKAR : MIT Masih Aktif Rekurt Orang Untuk Berjuang Bangun Negara Islam

👤M. Taufan SP Bustan 🕔Senin 16 Mei 2022, 18:57 WIB
Terbukti simpatisan tersebut kemudian bersatu hingga berjumlah puluhan orang dan terpantau oleh Densus 88 Antiteror Polri hingga akhirnya...
MI/M. Taufan SP Bustan

TPM Siap Dampingi 22 Warga Sulteng yang Ditangkap Densus 88

👤M. Taufan SP Bustan 🕔Senin 16 Mei 2022, 18:16 WIB
Anggota TPM Sulteng, Andi Akbar mengatakan, 22 warga tersebut masih diduga sebagai simpatisan atau pendukung MIT. Oleh karena itu, hak...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya