DPR Kukuh Minta Budi Dilantik

IBARAT pepatah sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang, itulah sikap Dewan Perwakilan Rakyat menghadapi keputusan Presiden Joko Widodo yang akan mengambil sikap melantik atau tidak Kapolri terpilih Budi Gunawan.

''DPR sampai sekarang belum berubah sikap. Sikapnya sesuai dengan sidang paripurna yang menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri,'' kata Ketua DPR Setya Novanto kepada Media Indonesia, kemarin.

Setya menepis isu bahwa Presiden Jokowi sudah menghubunginya dan mengatakan tidak akan melantik Budi Gunawan. ''Belum ada pembicaraan apakah melantik atau membatalkan pelantikan. Kami berharap Presiden secepatnya mengambil keputusan agar persoalan ini tidak berlarut-larut,'' pungkasnya.

Presiden Jokowi masih enggan membeberkan waktu yang tepat terkait dengan status mantan ajudan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri itu yang sudah terkatung-katung selama satu bulan.

''Secepatnya, secepatnya,'' kata Jokowi seusai menghadiri pembukaan Munas II Partai Hanura di Gedung Diamond Solo Convention Center, Surakarta, Jawa Tengah, tadi malam.

Ketika ditanya soal calon baru Kapolri yang diajukan Kompolnas, Jokowi mengaku Kompolnas sudah memberikan nama calon Tribrata-1. ''Dari Kompolnas ada enam kalau tidak salah, tapi belum sampai ke saya.''

Kata 'secepatnya' menjadi kata yang sering diulang mantan Gubernur DKI itu. Sebelumnya, seusai bertemu para kepala daerah se-Pulau Jawa dan Maluku di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin, Jokowi mengatakan hal yang sama.

Wapres Jusuf Kalla memastikan lagi bahwa keputusan Presiden soal Kapolri akan dikeluarkan setelah melihat hasil sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. ''Kita memegang prinsip asas praduga tak bersalah,'' ungkap JK dalam wawancara dengan Metro TV, tadi malam.

Pakar hukum tata negara Denny Indrayana meminta Jokowi memenuhi janjinya untuk memutuskan soal Kapolri pekan ini. Menurut dia, Jokowi tidak perlu menunggu hasil sidang praperadilan.

''Sama sekali enggak tepat mendorong Presiden untuk menunggu putusan praperadilan karena enggak ada kaitannya,'' terang mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Saran KIH
Sebelum menghadiri Munas Partai Hanura, seluruh elite Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yaitu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, dan Ketua Umum PKPI Sutiyoso, menggelar pertemuan selama 2 jam, kemarin sore, di Loji Gandrung, Solo.

Pertemuan itu, selain membahas soal eksekusi hukuman mati, juga membicarakan kekisruhan KPK dan Polri, serta Budi Gunawan. Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella membenarkan pertemuan itu. ''Kami akan memberikan saran yang terbaik untuk Presiden (soal Budi Gunawan) besok pagi (pagi hari ini),'' kata Patrice, tadi malam.

Pada bagian lain, kemarin, sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan berlanjut hingga malam di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kedua pihak, kuasa hukum Budi Gunawan dan KPK, meyakini masing-masing akan memenangi persidangan.

Hakim tunggal Sarpin Rizaldi menyatakan putusan praperadilan akan disampaikan pada Senin (16/2).

''Putusan praperadilan ini akan diputus Senin, 16 Februari pukul 09.00,'' ujar Sarpin. (Ami/Nel/FR/WJ/X-6)