Kepedulian KSP Urai Masalah yang Bikin Proyek Strategis Mangkrak Dipuji

SALAH satu masalah dalam pembangunan di negara ini adalah kurang adanya pengawasan yang ketat. Akibatnya tidak sedikit proyek yang mengkrak setelah peletakan batu pertama atau baru setengah jadi.

Hal itu tentu saja merugikan negara yang sudah mengeluarkan banyak uang. Karena itu peran Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membantu mengatasi berbagai hambatan pembangunan, terutama yang berhubungan dengan macetnya proses atau kinerja yang jalan di tempat, mendapat pujian.

Baca juga: Lantik Rektor, Menag Harap UIII Jadi Rumah Moderasi Islam

Pengamat birokrasi, Varhan Abdul Azis mengungkapkan hal tersebut. Pemerintah Presiden Joko Widodo sepertinya sudah belajar banyak dari pemerintahan sebelumnya yang banyak meninggalkan proyek mangkrak. Karena itu baik Presiden sendiri atau pembantunya berusaha melakukan pengawasan.

Salah satunya dalam proses pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang dalam jadwal seharusnya mulai beroperasi September 2020 lalu. Dengan kepeduliannya, Moeldoko memimpin rapat koordinasi bersama Kementerian/Lembaga terkait di Gedung Bina Graha, Jakarta. Dalam rapat koordinasi itu segala persoalan, hambatan, dan masalah pun dicarikan solusi.

“Kami cermati, KSP turut mengawasi berbagai program pemerintah yang terhambat karena berbagai hal. Ia juga terjun langsung melakukan debottlenecking secara intensif,” kata Varhan dalam siaran pers.

Lebih lanjut, Varhan yang juga wakil Sekjen LSM Lumbung Informasi Rakyat (Lira) itu melihat semua pembantu Jokowi berperan, termasuk Moeldoko. “Jika KSP tidak turun tangan, mungkin tidak akan seperti sekarang. Dengan turun tangannya Moeldoko, proyek yang terhambat dari seharusnya mulai beroperasi September 2020 itu dimungkinkan bisa dilakukan grand launching pada 2022 mendatang,” kata Varhan.

Varhan mengakui persoalan yang menghambat proyek UIII tersebut memang cukup berat. Salah satu kendala utama dari operasional UIII adalah lahan verponding atau lahan yang dimiliki seseorang sebagai hasil produk hukum pertanahan di zaman pemerintahan kolonial Belanda, lahan belum terdata, dan lahan yang belum memenuhi syarat dengan total seluas 26,82 hektare.

“Ini tentu memerlukan komitmen pemerintah. Makanya saya sangat mengapresiasi langkah Moeldoko yang awas melihat bahwa proyek yang digadang-gadang menjadi salah satu ikon  Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia itu terancam mangkrak,” kata Varhan.
 
Varhan juga menyatakan bahwa turun tangannya Moeldoko telah membawa dampak nyata yang signifikan. Misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera menyatakan berkomitmen untuk menuntaskan masalah pembebasan lahan ini.   Sebelumnya diberitakan bahwa Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, menyatakan akan segera menyelesaikan pembebasan tanah yang juga menjadi kendala utama proyek UIII.  

“Sampai dengan saat ini, lahan tidak bersengketa sebesar 75,73 Ha. Pembebasan lahan sudah dilakukan sebesar 11,09 Ha. Sementara itu, sekitar 16,48 Ha sedang dalam proses pembebasan, dan sisanya seluas 12,4 Ha lahan akan dibebaskan pada tahun 2022,” kata Diana.  

Dengan bergulirnya proses itu, Varhan yakin bahwa pada 2022 mendatang Presiden Jokowi bisa meresmikan langsung operasional Universitas Islam Internasional Indonesia.  Presiden Jokowi memang telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 57/2016 tentang pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) pada 29 Juni 2016. Itu merupakan proyek bernilai Rp3,9 T di atas lahan 142,5 hektare. Kampus dengan tujuh fakultas tersebut diharapkan menjadi kampus masa depan bagi kajian dan penelitian peradaban Islam di Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. (Ant/A-1)