KEPASTIAN penentuan jadwal, anggaran, serta regulasi untuk pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024 ditunggu banyak pihak. Pemerhati pemilu mendesak tim kerja bersama yang terdiri dari penyelenggara pemilu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan mitigasi potensi permasalahan di regulasi, anggaran dan keamanan.
"Perlu dengan segera menentukan jadwal dan tahapan pemilu dan pilkada 2024 demi kepastian hukum," ujar Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif M. Ihsan Maulana, Rabu (22/9).
Ia mengatakan konsolidasi lebih lanjut terkait dengan kesepakatan jadwal dan tahapan secara transparan perlu dilakukan. Juga potensi permasalahan yang akan berdampak pada proses penentuan jadwal dan tahapan pemilu 2024. Ihsan menjelaskan, tahapan yang terlalu lama berpotensi menimbulkan gangguan keamanan termasuk polarisasi di masyarakat jika calon presiden yang dihadirkan hanya dua.
Karenanya, ia mendorong penghitungan dan simulasi terkait skema waktu tahapan yang tidak lama tetapi juga tidak begitu cepat guna memastikan proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang demokratis.
Selain segera menuntukan jadwal, menurutnya, tim kerja bersama perlu melakukan penelusuran terkait kebutuhan hukum dan sinkronisasi aturan di level undang-undang (UU) seperti UU No.10/2016 tentang Pemilu dan UU No.7/2017 tentang Pilkada untuk optimalisasi perbaikan aturan teknis penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024.
Baca juga: Presiden Ingin Pemilu 2024 Digelar April
Terhadap partai politik, masyarakat sipil meminta agar partai berupaya menghadirkan lebih dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sehingga polarisasi atau keterbelahan masyarakat terhadap masing-masing calon yang diusung seperti pemilu 2014 tidak terjadi.
Menurutnya, partai politik berperan dalam upaya meminimalisir terjadinya konflik di akar rumput sebagai dampak dari kontestasi politik, yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan.
Di samping itu, mitigasi, ujar dia, juga perlu melibatkan penegak hukum. Terutama, terang Ihsan, pada tahapan yang potensial akan berdampak pada stabilitas politik dan gangguan keamanan.
"Penegakan hukum khususnya berkaitan dengan penegakan hukum pemilu yang tidak berlarutlarut dan dilakukan secara transparan," tukasnya.(OL-5)
