Rabu 22 September 2021, 11:35 WIB

Tim Kerja Diminta Mitigasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Tim Kerja Diminta Mitigasi Potensi Masalah Pemilu 2024

MI
Ilustrasi pemilu

 

KEPASTIAN penentuan jadwal, anggaran, serta regulasi untuk pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024 ditunggu banyak pihak. Pemerhati pemilu mendesak tim kerja bersama yang terdiri dari penyelenggara pemilu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan mitigasi potensi permasalahan di regulasi, anggaran dan keamanan.

"Perlu dengan segera menentukan jadwal dan tahapan pemilu dan pilkada 2024 demi kepastian hukum," ujar Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif M. Ihsan Maulana, Rabu (22/9).

Ia mengatakan konsolidasi lebih lanjut terkait dengan kesepakatan jadwal dan tahapan secara transparan perlu dilakukan. Juga potensi permasalahan yang akan berdampak pada proses penentuan jadwal dan tahapan pemilu 2024. Ihsan menjelaskan, tahapan yang terlalu lama berpotensi menimbulkan gangguan keamanan termasuk polarisasi di masyarakat jika calon presiden yang dihadirkan hanya dua.

Karenanya, ia mendorong penghitungan dan simulasi terkait skema waktu tahapan yang tidak lama tetapi juga tidak begitu cepat guna memastikan proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang demokratis.

Selain segera menuntukan jadwal, menurutnya, tim kerja bersama perlu melakukan penelusuran terkait kebutuhan hukum dan sinkronisasi aturan di level undang-undang (UU) seperti UU No.10/2016 tentang Pemilu dan UU No.7/2017 tentang Pilkada untuk optimalisasi perbaikan aturan teknis penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024.

Baca juga: Presiden Ingin Pemilu 2024 Digelar April

Terhadap partai politik, masyarakat sipil meminta agar partai berupaya menghadirkan lebih dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sehingga polarisasi atau keterbelahan masyarakat terhadap masing-masing calon yang diusung seperti pemilu 2014 tidak terjadi.

Menurutnya, partai politik berperan dalam upaya meminimalisir terjadinya konflik di akar rumput sebagai dampak dari kontestasi politik, yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan.

Di samping itu, mitigasi, ujar dia, juga perlu melibatkan penegak hukum. Terutama, terang Ihsan, pada tahapan yang potensial akan berdampak pada stabilitas politik dan gangguan keamanan.

"Penegakan hukum khususnya berkaitan dengan penegakan hukum pemilu yang tidak berlarutlarut dan dilakukan secara transparan," tukasnya.(OL-5)

Baca Juga

ANTARA

Zulhas Sebut JK Lontarkan Autokritik soal Perekonomian Umat

👤Putra Ananda 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 16:10 WIB
Setiap pihak perlu menyikapi kritik yang disampaikan JK sebagai kritik yang...
MI/Susanto

Kejagung Amankan Tanah Rampasan Benny Tjokro terkait Korupsi Asabri

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 16:01 WIB
Menurut Elan, pihak kejaksaan kini telah memasang 36 tanda atau plang di sekitar tanah tersebut sebagai bentuk pengamanan serta informasi...
MI/SUPARDJI RASBAN

Parpol Ogah Buru-Buru Tetapkan Capres dan Koalisi

👤Putra Ananda 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 15:55 WIB
Hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari Gerindra terkait majunya kembali Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Menolakkan Ancaman Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah perlu memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem diterima rumah tangga miskin ekstrem yang ada di wilayah prioritas.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya