Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
PRESIDEN Joko Widodo ingin Pemilu 2024 dilaksanakan pada April. Kepala negara pun akan segera memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membahas hal tersebut.
Keinginan orang nomor satu Indonesia itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Said Salahudin setelah bertemu presiden di Istana Kepresiden Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/9).
"Presiden sepakat dengan PKP bahwa pemilu tetap diselenggarakan April 2024. Presiden akan memanggil Mendagri utntuk membicarakan mengenai hal tersebut," ujar Said kepada wartawan.
Baca juga: Soal Sanksi PDIP Terkait Pencapresan, Ganjar: Saya Ngurusin Covid
Said mengaku pihaknya diundang ke Istana untuk membahas kehadiran presiden pada pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Nasional PKP pada 24 September mendatang.
"Beliau sudah mengonfirmasi hadir," tuturnya.
Sebagai partai pendukung nonparlemen, Said merasa PKP betul-betul diperhatikan dan dihargai sekali oleh kepala negara.
Dalam satu bulan terakhir, Jokowi sudah dua kali bertemu dengan pengurus partai yang dipimpin Yussuf Solichien itu.
Sebab, di antara kesibukan yang begitu padat, Presiden masih mau meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama kami sampai dua kali dalam satu bulan ini.
"Pertemuan di acara pelantikan nanti akan menjadi yang ketiga selama September. Ini sebuah kehormatan bagi PKP. Ini membuat kami semakin giat mendukung dan mengawal program-program pemerintah," jelasnya.
Dalam pertemuan di Istana Bogor, Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Adapun, pengurus DPN PKP yang hadir adalah Ketua Umum Yussuf Solichien, Sekretaris Jenderal Said Salahudin, Wakil Ketua Umum Aslizar Tanjung, Bendahara Umum Ellen Sukmawati, dan Sekretaris Dewan Pembina Rully Soekarta. (OL-1)
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved