Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo ingin Pemilu 2024 dilaksanakan pada April. Kepala negara pun akan segera memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membahas hal tersebut.
Keinginan orang nomor satu Indonesia itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Said Salahudin setelah bertemu presiden di Istana Kepresiden Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/9).
"Presiden sepakat dengan PKP bahwa pemilu tetap diselenggarakan April 2024. Presiden akan memanggil Mendagri utntuk membicarakan mengenai hal tersebut," ujar Said kepada wartawan.
Baca juga: Soal Sanksi PDIP Terkait Pencapresan, Ganjar: Saya Ngurusin Covid
Said mengaku pihaknya diundang ke Istana untuk membahas kehadiran presiden pada pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Nasional PKP pada 24 September mendatang.
"Beliau sudah mengonfirmasi hadir," tuturnya.
Sebagai partai pendukung nonparlemen, Said merasa PKP betul-betul diperhatikan dan dihargai sekali oleh kepala negara.
Dalam satu bulan terakhir, Jokowi sudah dua kali bertemu dengan pengurus partai yang dipimpin Yussuf Solichien itu.
Sebab, di antara kesibukan yang begitu padat, Presiden masih mau meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama kami sampai dua kali dalam satu bulan ini.
"Pertemuan di acara pelantikan nanti akan menjadi yang ketiga selama September. Ini sebuah kehormatan bagi PKP. Ini membuat kami semakin giat mendukung dan mengawal program-program pemerintah," jelasnya.
Dalam pertemuan di Istana Bogor, Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Adapun, pengurus DPN PKP yang hadir adalah Ketua Umum Yussuf Solichien, Sekretaris Jenderal Said Salahudin, Wakil Ketua Umum Aslizar Tanjung, Bendahara Umum Ellen Sukmawati, dan Sekretaris Dewan Pembina Rully Soekarta. (OL-1)
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved