Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema mengkritisi keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memotong alokasi bantuan aspirasi budi daya ikan air tawar sistem bioflok tahun 2021. Menurutnya, bantuan konkret kepada rakyat pembudidaya ikan dan nelayan justru sangat dibutuhkan di tengah pandemi.
“Mengapa (bantuan) harus dipotong? Bantuan bioflok adalah bantuan langsung untuk rakyat pembudidaya ikan tawar, selain tepat sasaran juga lebih pasti dalam penyerapan anggaran, juga memberi manfaat langsung untuk rakyat,” kata Ansy Lema, sapaan akrabnya dalam keterangan pers, Senin (19/7/2021).
Politikus dari F-PDI Perjuangan ini menilai keputusan memotong alokasi bantuan bioflok dari 220 paket menjadi 110 paket secara jelas menunjukkan bahwa KKP tidak berpihak kepada rakyat di tengah pandemic Covid-19. Sebab, lanjutnya, saat ini pembudidaya ikan air tawar dan nelayan sangat terpukul karena pandemi.
Karena itu, harapnya, realokasi anggaran dan refocusing kegiatan bertujuan untuk membantu rakyat secara tepat, cepat, dan langsung di tengah pandemi. Bantuan bioflok memberikan keuntungan ekonomis kepada kelompok pembudidaya penerima bantuan, dan konsumsi sehat masyarakat untuk meningkatkan imunitas tubuh di tengah pandemi.
“Jangan sampai dengan alasan realokasi dan refocusing, KKP memotong program konkrit buat rakyat, para pembudidaya atau nelayan kecil, dan tetap melanjutkan program-program skala besar yang tidak langsung manfaatnya dirasakan rakyat. Mestinya, krisis pandemi membutuhkan kerja nyata untuk membantu rakyat, bukan sebaliknya,” jelas Ansy.
Ansy Lema mengingatkan, rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah memutuskan bahwa realokasi anggaran dan refocusing kegiatan menyasar pada perjalanan dinas, biaya rapat dan konsumsi, biaya operasioanal kantor dan rehabilitasi, biaya honor, dan lain-lain, bukan pemotongan anggaran untuk rakyat.
“Justru di saat pandemi seperti saat ini, keberpihakan pada rakyat harus semakin diperlihatkan. Ansy mendesak KKP menyisir ulang kebijakan realokasi anggaran dan refocusing kegiatan agar tetap bisa memprioritaskan bantuan bagi rakyat. Karena ketika saya turun menjumpai masyarakat, mereka sangat merasakan manfaat dan mengharapkan bantuan budi daya ikan ini,” kata Ansy Lema.
Dia menambahkan, selain harus menyasar kepada rakyat, realokasi anggaran dan refocusing kegiatan harus dilakukan secara profesional, matang dan transparan agar tidak terjadi kebijakan kontraproduktif di tengah pandemi. Dalam ruang terbuka, kebijakan terkait rakyat akan mudah dirumuskan, diperjuangkan, dan dihasilkan.
“Prinsip pandemi saat ini realokasi dan refocusing harus menyasar rakyat, bukan menjauh dari rakyat. Di sini KKP harus secara terbuka menerima masukan agar program-program pro rakyat, terutama kepada pembudidaya air tawar dan nelayan tangkap menjadi nafas utama dalam setiap kebijakan di tengah pandemi,” tutup politisi dapil Nusa Tenggara Timur II ini. (RO/OL-09)
MGM Bosco Logistics meresmikan fasilitas cold storage guna memperkuat infrastruktur logistik dan memastikan kualitas produk perikanan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalin kemitraan strategis dengan Pemerintah Provinsi Fujian, Tiongkok, guna memperkuat sektor kelautan, perikanan, dan mitigasi bencana kemaritima
DATA Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan total luas terumbu karang di Indonesia mencapai 2,5 juta hektar. Namun, sekitar 70% atau 1,75 juta hektar dalam kondisi rusak
Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) menyatakan kesiapan untuk mengimplementasikan Global Quality and Standard Programme (GQSP) Indonesia Fase 2.
Untuk tahun ini, Dinas Perikanan Batam menargetkan ekspor ikan ke Singapura sebesar 5.500 ton dengan nilai mencapai Rp250 miliar.
Melalui perjanjian ini, diharapkan kondisi kerja awak kapal perikanan migran Indonesia di Taiwan dapat semakin membaik.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
KKP berkomitmen membangun sejumlah sarana dan prasarana di kawasan Warloka Pesisir yang mencakup dermaga permanen, gudang beku (cold storage) berkapasitas memadai, serta pabrik es.
CTI-CFF bekerja sama dengan KKP mengadakan media gathering untuk memperingati ulang tahun ke-16 CTI-CFF dan secara resmi meluncurkan perayaan Hari Terumbu Karang 2025, Kamis (22/5).
Berkat respons cepat dari pihak Basarnas dan KKP, jenazah berhasil dievakuasi saat kapal masih berada di perairan sekitar Belawan.
DUA orang kepala desa berinisial A dan perangkat desa berinisial T dinyatakan bersalah atas kasus pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved