KPK Dalami Peran Elite DPRD DKI

KOMISI Pemberantasan Korupsi tancap gas mengusut kasus suap yang diduga melibatkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.

Tidak tanggung-tanggung, lembaga antirasywah pun memeriksa enam pemimpin DPRD DKI Jakarta.

Pemanggilan itu terkait dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Zonasi Pulau-Pulau Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda Tata Ruang Kawasan Stretegis Pantai Utara Jakarta.

"Mereka (enam pemimpin DPRD) itu berkaitan dengan Sanusi," tegas Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dihubungi, kemarin.

Ia mengatakan perkara itu sangat luas karena diduga melibatkan banyak pihak.

"Pada kasus ini korupsinya sederhana, tetapi menjadi kompleks karena potensi banyak pihak yang ikut bermain," ungkapnya.

Berdasarkan investigasi Media Indonesia, kasus suap terkait dengan reklamasi di Jakarta Utara dilakukan secara berkelompok.

Modusnya ialah dengan mengulur-ulur pengesahan raperda itu.

Bahkan, ada anggota dewan yang meminta uang Rp 5 miliar kepada pengembang (Media Indonesia, 11/4).

Keenam pemimpin dewan yang dipanggil ialah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan, Ketua Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, Wakil Ketua Baleg DPRD DKI Jakarta Merry Hotma, anggota Baleg DPRD DKI Jakarta Mohamad Sangaji, dan Kepala Subbagian Raperda DPRD DKI Jakarta Dameria Hutagalung.

Ramai-ramai membantah

Pemeriksaan kesemuanya berlangsung sejak pukul 09.00 WIB.

Mereka secara bergiliran menyelesaikan pemeriksaan rata-rata 7 jam.

Terakhir yang keluar ialah Mohamad Taufik pada pukul 18.20.

Mohamad Taufik yang merupakan kakak kandung Mohamad Sanusi menerangkan pemeriksaan perdananya itu seputar mekanisme pembahasan raperda.

Namun, saat ditanya mengenai isu tak sedap soal pemberian uang dan mobil Alphard, Taufik membantahnya.

"Alphard dan uang? Saya enggak tahu," ujar Wakil Ketua DPRD DKI yang juga menjawab Ketua DPD Partai Gerindra DKI itu.

Senada, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi pun mengelak dikatakan menerima sejumlah uang dan barang.

"Itu kan (raperda) urusan balegda, ya. Saya tadi ditanya apakah kenal dengan yang ditangkap (M Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja), saya jawab kalau Pak Sanusi saya kenal," terang Sekretaris PDIP DKI itu.

Sebelumnya, setelah Sanusi dicokok KPK dan diduga menerima suap Rp2 miliar, beredar broadcast 22 anggota DPRD pelesiran serta menerima uang dan Alphard untuk membahas dan mengegolkan raperda zonasi.

Sebagian besar wakil rakyat itu kini memilih tiarap.

"Saya pikir ini bentuk kehati-hatian, ya, karena masalah ini masih terus bergulir," kata anggota Balegda dari Fraksi PKS Selamat Nurdin.

Secara terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan reklamasi harus memperhatikan kepentingan masyarakat.

"Di Singapura reklamasi, kita (Indonesia) juga beberapa tempat reklamasi, tetapi bergantung pada apakah itu sesuai amdalnya (analisis mengenai dampak lingkungan) atau kepentingan masyarakat keseluruhan terjamin," kata Kalla di Jakarta, kemarin. (Put/Deo/Ard/Ami/X-6)