DPD Ajak Cari Akar Masalah Kekerasan di Papua

KELOMPOK Kriminal Bersenjata (KKB) membakar dua Base Transceiver Station (BTS) milik Telkom, yaitu BTS 4 di Distrik Omukia dan BTS 5 di Distrik Mabuggi Kabupaten Puncak Jaya, pada Kamis (7/1). Perusakan fasilitas dan kekerasan harus dihentikan dengan semua pihak mencari kesepakatan damai.

"Pertanyaan mendasar ialah apakah ada keseriusan dari kedua belah pihak, KKB dan pemerintah untuk mengakhiri kekerasan ini? Dari dulu, rezim berganti rezim, perjuangan dan aspirasi mengenai diadakannya dialog, selalu berakhir nihil," kata anggota DPD RI Provinsi Papua Barat Filep Wamafma dalam keterangan resmi, Selasa (12/1).

Menurut dia, pembakaran dua BTS itu terungkap setelah pihak Palapa Ring Timur melakukan pengecekan menggunakan helikopter karena kedua alat itu tidak memancarkan sinyal. Peristiwa semacam ini sudah menjadi ritual, targetnya infrastruktur atau manusia yang dikorbankan.

Kekerasan terhadap ruang publik, baik terhadap manusia maupun benda masih menjadi tontonan yang terus berulang, menjadi viral, dan melahirkan kekerasan. Pemandangan kekerasan akhirnya menjadi biasa, dan generasi muda Papua terlahir dalam ruang-ruang kekerasan.

"Kekerasan yang dipertontonkan di ruang publik tersebut, berimplikasi pada bertemunya berbagai politik kekuasaan, setidaknya antara Pemerintah Indonesia dan KKB. Pertarungan kekuasan itu celakanya mengorbankan rakyat kecil, rakyat sipil yang tidak berdaya," paparnya.

Atas peristiwa ini ia menilai konflik berkepanjangan antara KKB dan TNI seperti tidak menemui penyelesaian. "Coba kita lihat rentang waktunya, sudah berapa lama KKB ini terus eksis? Sangat lama. Negara hampir tiap tahun menurunkan pasukan. Bukannya tambah aman, malah tambah parah,” terangnya.

Pembakaran BTS, menurut dia, harus menjadi perhatian semua pihak supaya mencari akar persoalan. Pada tataran yang sama, dialog atas nama kedamaian Papua, harus segera dilakukan.

“Apakah kekerasan dapat dilawan? Pasti bisa, semuanya harus dimulai dengan niat bahwa Papua bisa damai bila semua pertarungan kuasa di ruang publik itu dihentikan,” pungkasnya. (P-2)