Dubes Seharusnya tidak Bermain Politik Praktis

ANGGOTA Komisi I DPR RI Tantowi Yahya menyayangkan pernyataan yang dilontarkan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra.

Yusron melalui akun twitter @Yusronihza-Mhd mengkritik kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Bahkan, kritik yang disampaikan menyinggung masalah Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA).

Menurut dia, Yusron bisa disebut sebagai dubes yang cacat jika melakukan sesuatu yang tercela dan berpotensi membuat pelaksanaan tugas-tugas diplomatiknya terhambat.

"Dubes tidak boleh bermain di arena politik praktis, tidak boleh menunjukkan keberpihakan ke satu calon dalam kontestasi politik," kata Tantowi, Kamis (31/3).

Yusril Ihza Mahendra yang juga kakak kandung Yusron telah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Mantan Menteri Sekertaris Negara itu akan bertarung dengan berbagai kandidat jika maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Salah satunya dengan Ahok yang telah memutuskan maju melalui jalur independen.

Ahok kemudian meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi segera mencopot Yusron dari jabatannya sebagai Dubes. Terkait permintaan itu, politikus Golkar ini menilai keputusan pencopotan Dubes ada di tangan Menlu Retno dan Presiden Joko Widodo.

"Itu wewenang Menlu setelah berkomunikasi dengan Presiden," ujar dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengecam pernyataan bernuansa rasis yang dilontarkan Yusron. Politikus PDI Perjuangan itu pun meminta kepada Menlu Retno Marsudi untuk mencopot Yusron dari jabatannya sebagai Dubes Indonesia untuk Jepang.

Menurut Charles, Yusron sebagai dubes tidak pantas mengeluarkan pernyataan yang justru memicu perpecahan dan bertentangan dengan kebhinnekaan.

"Seorang dubes adalah perwakilan negara di negara sahabat, bahkan sebagai simbol NKRI di negara tersebut. Dubes Yusron tidak mencerminkan kebhinnekaan yang merupakan salah satu pilar dari bangsa ini," kata Charles.

Ia menambahkan, "Dubes Yusron sudah melecehkan wajah negara dengan statement yang cenderung provokatif dan dapat menebar kebencian SARA." (MTVN/OL-3)