WAKIL Presiden Ma'ruf Amin diimbau tidak menemui pimpinan FPI Rizieq Shihab. Selain mendapat penolakan, hal itu diyakini akan menjatuhkan wibawa pemerintah pusat.
Sekjen Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98, Abdul Salam Nur Ahmad, mengatakan, jika benar adanya, rencana pertemuan tersebut tidak sejalan dengan sikap pemerintah saat ini yang sudah tegas terhadap kelompok pembuat onar seperti FPI.
"Presiden, Panglima TNI, Kapolri sudah tegas terhadap HRS bersama FPI. Ini menunjukkan pemerintah tidak mau berkompromi dengan kelompok pembuat onar," katanya di Bandung, Sabtu (21/11) malam.
Baca juga: Daerah Ramai-Ramai Copot Baliho Rizieq
Terlebih, menurut dia, Rizieq bersama kelompoknya sudah keterlaluan karena berkali-kali menghina lambang negara, TNI, dan kepolisian.
"Terbaru, terang-terangan berkali-kali melanggar protokol kesehatan. Jadi salah besar kalau Wapres bertemu HRS," katanya.
Di tempat yang sama, Ketua Barikade 98 Jawa Barat Budi Hermansyah menilai Wapres Ma'ruf Amin harus sejalan dan menghargai ketegasan Presiden Joko Widodo terhadap FPI dan HRS.
Jika tidak, menurutnya, akan terjadi ambiguitas di tubuh pemerintah itu sendiri.
"Kalau tidak seiring seirama, ini akan terjadi dua persepsi di tubuh pemerintah," ujarnya.
Bahkan, menurutnya, pertemuan wapres dengan HRS akan merontokkan wibawa pemerintah pusat karena memilih berkompromi dengan kelompok yang berusaha memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.
"Wibawa pemerintah akan luntur di saat TNI sudah tegas seusai amanat undang-undang membantu penegakkan hukum. Legitimasi presiden akan hilang, ini bahaya," tegasnya. (OL-1)
