ANGGOTA Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan isu serta visi dan misi yang disampaikan para pasangan calon kepala daerah masih bersifat normatif. Padahal, mereka diharapkan bisa memberikan solusi di tengah pandemi Covid-19 ketika terpilih nanti.
Ia pun mendorong agar penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat mendesain debat calon yang mampu mengelaborasi kemampuan para calon dalam pilkada 2020.
"Visi-misi paslon harus betul-betul dibedah, di masa pandemi keberadaan debat calon makin strategis perannya karena disebarluaskan oleh media penyiaran, dan menjangkau luas pemilih. Debat jangan dijadikan monoton," terang Titi dalam diskusi bertajuk "Evaluasi Metode dan Isu Kampanye Pilkada di Masa Pandemi" yang digelar oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pengurus Pusat Muhammadiyah, Rabu (21/10).
Titi menuturkan, pandemi membuat masyarakat cenderung kekurangan informasi terhadap program, visi, misi dari para kandidat. Oleh karena itu, debat bisa menjadi momen yang pas dalam menjangkau para pemilih.
Selain itu, ia juga mendorong agar penyelenggara pilkada yakni Komisi Pemiliihan Umum Daerah (KPUD) untuk gencar melakukan sosialisasi kepada pemilih mengenai akun media sosial paslon yang tervalidasi dan terverifikasi sebagai saluran atau kanal resmi dalam mengakses informasi mengenai paslon.
" Jadwal kampanye paslon disebarluaskan pada publik, karena banyak paslon tidak mempublikasi jadwal kampanye ini melanggar PKPU 11/2020. Tujuannya, agar tercipta partisipasi publik dan media terhadap kandidat. Apabila jadwal kampanye bisa diakses oleh publk masyarakat dan media massa bisa ikut mengawasi kepatuhan kandidat," terang Titi.
Ia juga menyoroti kampanye yang dilakukan para paslon saat ini belum inklusif yang menyasar pada kelompok marginal seperti kelompok lansia, masyarakat adat, penyandang diasbilitas dan perempuan.
"Mereka belum mendapat perhatian memadai," ucap Titi.
Ketua LHKP PP, Muhammadiyah Buysro Muqqodas, pada kesempatan yang sama meminta agar isu kampanye paslon dapat menyentuh beberapa aspek antara lain sosial, politik, ekonomi, kebudayaan dan pemberantasan korupsi. Menurutnya, semua pihak ingin agar pilkada menjadi sarana yang dapat menghasilkan kepala daerah yang berkualitas.
Khusus untuk pemberantasan korupsi, Busyro menuturkan masih ada kepala daerah terpilih yang belum patuh menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Padahal, ketaatan terhadap LHKPN menjadi tanggung jawab moral yang seharusnya tidak diabaikan.
Selain itu, ia berharap masyarakat sipil dapat bersama-sama berperan memberi masukan bagi para calon kepala daerah terpilih dalam mengawasi penyusunan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah. (OL-6)
