Sabtu 17 Oktober 2020, 04:40 WIB

Pengusul Revisi UU ITE Diminta Kajian Akademis

Medcom.id/Dhk/Cah/P-1 | Politik dan Hukum
Pengusul Revisi UU ITE Diminta Kajian Akademis

Medcom.id
Ilustrasi

 

PENGUSUL revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diminta membuat kajian akademis. Usulan perubahan UU harus memiliki alasan kuat agar bisa ditindaklanjuti.

“Kajian tersebut bisa dijadikan sebagai referensi jika memang rencana revisi itu dikerjakan,” kata Pelaksana harian (Plh) Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay, kemarin.

Anggota Komisi IX DPR itu mengungkapkan semua aspek akan menjadi pertimbangan dalam pengajuan. Salah satunya, penerapan Pasal 28A dan 45A UU ITE terkait dengan ujaran kebencian yang disebut aturan karet.

Menurut Saleh, revisi sebuah aturan harus berorientasi kepada kepentingan seluruh pihak. Tidak boleh menguntungkan satu pihak tertentu. Apalagi, jika pasal dimanfaatkan penguasa untuk menekan kebebasan berpendapat.

Usulan revisi UU ITE disuarakan anggota DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman. Dia ingin unsur antargolongan Pasal 28 ayat (2) UU ITE diperjelas agar penegakan hukum tidak dituding bermuatan politik.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi, ‘Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)’.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani pun menilai rumusan Pasal 27 dan 28 UU ITE dinilai terlalu luas. Tak mengherankan, aturan menuai kontroversi karena cenderung dijadikan pasal karet. “Kalau saya melihat tidak ada pagarnya (terlalu luas),” jelas Arsul Sani.

Pemaknaan pelanggaran aturan pun dianggap terlalu bebas sehingga penegak hukum diberikan kewenangan menafsirkan kejadian atau konten yang dilaporkan.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyebut luasnya cakupan Pasal 27 dan 28 UU ITE dipertegas dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2017 pada 2018. Ketentuan antargolongan tidak lagi hanya sebatas suku, agama, dan ras.

“Melainkan meliputi lebih dari itu, yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras,” kata Abdul. (Medcom.id/Dhk/Cah/P-1)

Baca Juga

Antara

Dirjen Imigrasi Kemenkumham Bentuk Satgas Kepatuhan

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 25 September 2022, 11:48 WIB
Langkah ini diambil Dirjen Imigrasi merespons keluhan Presiden Joko Widodo terkait lambatnya pengurusan...
Ist

Mahasiswa Kelompok Cipayung Plus Kota Medan Berdialog dengan Ganjar

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 25 September 2022, 11:07 WIB
Para mahasiswa terlihat sangat antusias mengikuti diskusi. Mereka menilai Ganjar merupakan sosok yang...
Ist

SKI Buka Posko Saksi Demokrasi di Tiga Provinsi

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 25 September 2022, 10:59 WIB
Kualitas demokrasi dalam Pemilu dan Pilpres 2024 sesungguhnya tidak cukup dukur dari tingginya angka pencoblos dalam gawe politik...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya