MANTAN Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dinilai cari perhatian (caper) untuk maju sebagai calon presiden (capres) pada 2024. Caranya ialah membuat pernyataan kontroversial soal pemberhentian dirinya terkait dengan nonton bareng (nobar) film G-30-S/PKI pada 2017.
“Saya menduga Pak Gatot sedang bermain politik inginnya pres,” kata Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk Mantan Panglima, Maumu Apa?, kemarin.
Jazilul menyebut seharusnya Gatot tidak mempermasalahkan pemberhentian dirinya. Pemberhentian itu sesuai dengan prosedur, dengan meminta masukan DPR.
“Artinya pernyataan Gatot adalah pernyataan politis,” ujar dia.
Pernyataan Gatot, kata Jazilul, menyasar perhatian masyarakat dan menjadi bola liar. Apalagi pernyataan itu disampaikan tepat pada September. Salah satunya penafsiran pihak istana prokomunis. “Ada makna eksplisit dan ini jadi polemik untuk menyita perhatian publik dan tibalah dugaan-dugaan,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Sebelumnya, Gatot mengeklaim pemberhentian sebagai Panglima TNI lantaran terkait dengan ajakan nobar film G-30-S/PKI pada 2017. Gatot mengatakan seorang politikus dari PDI Perjuangan mewanti-wanti agar acara nobar dibatalkan. Politikus PDIP itu bilang Gatot akan dicopot bila acara itu tetap dilaksanakan.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem Muhammad Farhan menilai tidak ada hubungan dengan nonton bersama film G-30-S/PKI. Gatot dinilai terlalu mendramatisasi.
“Romantisme ketika menghadapi masalah ada dramatisasi bentuk penuturan fakta sejarah. Tapi apakah fakta itu didukung data? Kadang-kadang tidak juga,” kata Farhan.
Farhan mengatakan pemberhentian Gatot wajar lantaran telah memasuki usia pensiun. Gatot diberhentikan saat berusia 57 tahun, usia pensiun perwira tinggi TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Anggota Komisi I DPR Jazuli Juwaini menambahkan, pemberhentian Gatot Nurmantyo dinilai hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Pemberhentian itu dinilai wajar.
Jazuli menyebut hanya Jokowi yang mengetahui alasan pasti pemberhentian Gatot. Dia mafhum publik menebak-nebak alasan tersebut. Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan Gatot berhak bersuara atas pemberhentiannya. Namun, Jazuli menilai pernyataan itu harus berdasarkan data dan fakta. “Setiap ucapannya harus punya data agar terkesan tidak berbau drama.’’ (Cah/P-1)
