Banyak Instrumen untuk Jaga Pilkada dari Covid-19

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan ruang peperangan melawan covid-19. Sejumlah regulasi dapat digunakan sebagai landasan penindakan berikut tuntunan dalam menjaga pesta demokrasi dari ancaman covid-19.

“Ini secara pribadi atas nama Kemendagri kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menko Polhukam (Mahfud MD) lebih khusus tentunya kepada Bapak Kapolri (Idham Azis), Panglima TNI (Hadi Tjahjanto), Bapak KSAD (Andika Perkasa), dan terutama jajaran KPU, Bawaslu, sehingga semua bergerak tidak hanya dengan menggunakan instrumen PKPU, melainkan instrumen-instrumen hukum lainnya,” terang Tito dalam Rapat Koordinasi Pimpinan secara virtual Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dan Kementerian/Lembaga, Jakarta, kemarin.

Sebelumnya Mendagri mengungkapkan instrumen yang bisa digunakan ialah Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, khususnya Pasal 69 huruf e dan huruf j dan 187 ayat (2) dan ayat (3), UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular khususnya Pasal 14 ayat (1), UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan khususnya Pasal 93. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 212, 214, 216 ayat (1), dan 218 KUHP.

Tito juga mengapresiasi seluruh pihak dalam pengundian nomor urut pasangan yang taat protokol kesehatan. Namun, Tito mengaku tidak puas dengan capaian itu mengingat kemungkinan penyimpangan selama kampanye 71 hari, mulai 26 September hingga 5 Desember 2020.

Tito juga mengingatkan pilkada merupakan program padat karya yang dapat menjadi stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, jumlah anggaran pemerintah daerah untuk pilkada mencapai Rp15 triliun ditambah Rp4,2 triliun dari pemerintah pusat.

“Sebagian besar 60% anggaran itu digunakan untuk para penyelenggara. Artinya, program padat karya terjadi, 20% itu untuk alat pilkada, kemudian 20% untuk pelindung dari covid-19,” jelasnya.

Tito juga telah mengevaluasi dan menegur daerah dengan penyerapan APBD masih rendah atau di bawah rata-rata nasional 53,18%, seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Aceh, dan Papua.

Otonomi daerah

Pakar politik pemerintahan dari Institut Otonomi Daerah (I-Otda) Djohermansyah Djohan menilai rencana pemerintah memaksakan pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020 bisa berdampak buruk bagi otonomi daerah. Selain berpotensi terhadap semakin banyaknya klaster pilkada yang muncul, proses tahapan pilkada menyebabkan kepala daerah yang maju lagi bakal tidak fokus menangani pandemi covid-19 di wilayahnya.

“Pilkada bukannya memakmurkan otonomi daerah, tetapi membangkrutkannya,” katanya melalui pesan singkatnya, kemarin.

Lebih lanjut mantan Dirjen Otda Kemendagri itu menyebutkan pelaksanaan pilkada yang dipaksakan menyebabkan meningkatnya potensi pelanggaran, terutama dalam hal penyaluran bantuan sosial. Belum lagi, tambahnya, potensi rendahnya partisipasi pemilih karena takut mendatangi tempat pemungutan suara.

“Akibatnya kalau sudah begini legitimasi kepala daerah menjadi rendah dan kepemimpinannya menjadi tidak efektif,” tegasnya.

Ia menduga adanya sejumlah kepentingan ekonomi-politik di balik alasanya ngototnya pemerintah untuk tetap menyelenggarakan Pilkada pada 9 Desember 2020. Bagi petahana, pilkada memungkinkan mereka menang mudah karena penguasaan sumber daya yang saat ini dimiliki. (Che/P-5)