Perkuat Sanksi bagi Pelanggar Protokol

KONSER dan kegiatan di ruang terbuka secara resmi dilarang sudah dalam kegiatan kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Desember mendatang.

Melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 yang telah diundangkan Rabu (23/9), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengizinkan sosialisasi janji kampanye melalui media daring dan media sosial.

PKPU yang sama juga melarang kampanye dengan cara pengumpulan massa di luar ruangan dan kegiatan turunannya seperti konser hingga kegiatan budaya yang semula diperbolehkan. Hal itu tertuang dalam Pasal 88C PKPU Nomor 13/2020.

Akan tetapi, KPU RI masih memberi ruang bagi pasangan calon untuk mengumpulkan massa pada tahapan kampanye dengan sejumlah ketetentuan. Salah satunya dengan membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan maksimal 50 orang.

Banyak kalangan menilai bahwa PKPU itu tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat yang mengkhawatirkan pilkada bakal menjadi klaster baru penularan covid-19.

Peneliti dari lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif M Ihsan Maulana, misalnya, berpendapat PKPU tersebut belum mampu mengakomodasi kebutuhan dan memberikan efek jera bagi pelanggaran protokol kesehatan karena sanksi atas pelanggaran ketentuan yang diatur PKPU masih minimal.

“Saya khawatir (sanksi) sedikit sulit diterapkan karena norma pengaturannya di dalam PKPU. Sanksi perlu diatur oleh aturan setingkat undang-undang,” terang Ihsan, Kamis (24/9).

Ihsan menambahkan, meskipun KPU telah membuat aturan untuk mencegah pelanggaran protokol Covid-19 selama pilkada, efektivitasnya tergantung pasa keseriusan penyelenggara pilkada di daerah.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Khoirunnisa Nur Agustyati alias Ninis bahkan menyesalkan keputusan pemerintah, DPR, dan KPU yang hanya melakukan revisi terhadap PKPU.

Padahal, publik lebih mendorong agar pilkada di tengah pandemi ditunda.

Perpendek durasi

Peneliti CSIS Arya Fernandes menyatakan, melihat perkembangan situasi politik terakhir, kecil kemungkinan pengambil kebijakan menunda pelaksanaan pilkada. Apalagi, kampanye di 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada akan segera dimulai.

Fernandez pun menyerukan agar risiko penyelenggaraan pilkada dapat dikurangi dan tahapan kampanye tidak menjadi klaster baru penyebaran covid-19, salah satunya ia mendorong penyelenggara pemilu memperpendek durasi kampanye tatap muka dari 71 hari menjadi 30 hari.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, merekomendasikan agar Presiden Joko Widodo tetap mengeluarkan perppu yang melarang adanya kerumunan. “Karena dengan PKPU Nomor 13/2020 masih ada pertemuan fisik yang berpotensi melahirkan kerumunan,” kata dia. (Cah/RO/X-6)