Sabtu 22 Agustus 2020, 04:08 WIB

Influencer bukan Sebar Informasi Keliru

Dhk/P-2 | Politik dan Hukum
Influencer bukan Sebar Informasi Keliru

Medcom.id
Ilustrasi

 

PENGGUNAAN jasa influencer atau pemengaruh oleh lembaga pemerintah sah saja untuk menyosialisasikan kebijakan. Pasalnya, mereka dipilih berdasarkan kompetensi dan tidak untuk menyebarkan informasi yang keliru.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyatakan hal itu, kemarin, dalam menanggapi kritik Indonesia Corruption Watch (ICW).

ICW menemukan pemerintah mengucurkan Rp90,45 miliar untuk influencer sejak 2014. Temuan itu dari hasil penyisiran pengadaan barang dan jasa dari Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE).

“Kalau menyosialisasikan kebijakan yang benar apa salahnya? Kecuali mereka memutarbalikkan fakta, membuat baik apa yang tidak baik, hanya memakeup saja sesuatu yang buruk. Toh, mereka (influencer) berbicara apa adanya,” cetus Donny.

Donny mengatakan program pemerintah perlu dipahami seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, sebagian segmen masyarakat lebih banyak menggunakan media sosial.

Jasa influencer pun digunakan karena memiliki pengaruh serta pengikut besar di media sosial yang dinilai berguna untuk menyosialisasikan kebijakan.

“Jadi, saya kira bukan tidak percaya diri, tapi agar jangkauannya lebih luas, terutama di kalangan milenial karena 40% populasi kita milenial,” imbuhnya.

Terkait dengan anggaran Rp90,45 miliar, Donny menyebut jumlah itu merupakan anggaran kehumasan yang tersebar untuk berbagai kegiatan dan tidak hanya untuk jasa influencer.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai penggunaan jasa influencer untuk sosialisasi kebijakan pemerintah tidak efektif. Yang belakangan terjadi, informasi yang disebarkan kerap menjadi kontroversi lantaran influencer kurang penguasaan substansi kebijakan.

Trubus mengakui kalangan influencer memiliki nilai plus dari segi penguasaan strategi media sosial. Meski begitu, untuk isu-isu krusial, seperti kebijakan dan penyusunan regulasi sebaiknya lebih mengutamakan partisipasi publik seluasnya.

“Agar kepercayaan kepada pemerintah muncul. Influencer bisa saja untuk promosi pariwisata dan kebudayaan, tapi untuk regulasi sebaiknya jangan,” ungkapnya. (Dhk/P-2)

 

Baca Juga

Dok. Priibadi

Perpres RAN-PE Bukti Komitmen Pemerintah Atasi Ekstremisme

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Kamis 21 Januari 2021, 00:03 WIB
Ditegaskan Christina, persoalan ekstremisme sudah menjadi permasalahan seluruh elemen bangsa dan bukan hanya...
Antara

Lemkapi: Program Presisi Listyo Cocok dengan Kondisi Indonesia

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 20 Januari 2021, 23:40 WIB
Edi pun meminta kepada calon Kapolri agar memperkuat peranan Polsek agar dapat diandalkan menjadi ujung tombak dalam pelayanan kepada...
Antara

KPK Kembangkan Suap Bansos yang Jerat Juliari

👤Ant 🕔Rabu 20 Januari 2021, 23:17 WIB
"Kita cari karena di program bansos itu banyak sekali bukan hanya difabel, PKH, dan lain-lain," kata Deputi Penindakan dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya