Agung Minta Ical Lakukan Pengesahan

WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Munas Riau Agung Laksono menekankan putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi DPP Partai Golkar Munas Ancol tidak akan menghambat musyawarah nasional (munas) rekonsiliasi.

"Semestinya tidak (menghambat) karena kita lebih dulu sepakat. Apakah melalui jalur hukum atau politik, tujuannya menyelesaikan konflik internal. Kita sepakat penyelesaian konflik internal melalui munas," katanya kepada Media Indonesia, Jumat (04/03). Agung merupakan Ketua Umum DPP Partai Golkar Munas Ancol.

Namun, ia kembali pada posisinya semula setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menerbitkan SK Nomor M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2016. SK tersebut tentang Komposisi DPP Partai Golkar hasil Munas Riau 2009.

Saat SK itu diterbitkan, kasasi Agung masih diproses Mahkamah Agung.

Putusan MA mempertegas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memenangkan Aburizal Bakrie (Ical).

Agung menambahkan, dirinya akan bertemu dengan Ical akhir pekan ini untuk membahas putusan itu.

Hal lain yang akan dibicarakan ialah mengenai kelanjutan rapat pleno pengesahan kepanitiaan munas rekonsiliasi.

"Kalau bisa, minggu depan (disahkan)," ujarnya.

Ia pun mengaku tidak ambil pusing dengan ucapan Sekretaris Jenderal Munas Riau Idrus Marham yang mengatakan, kalau kepengurusan Munas Bali disahkan, kubu Ical akan menampung kepengurusan Munas Ancol.

"Ya, kita lihat. Makanya saya perlu bicara (dengan Ical). Yang penting buat saya pertama munas itu harus ada. Kedua, munas itu rekonsiliasi," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Sekjen Partai Golkar hasil Munas Riau Ahmad Doli Kurnia mengatakan jangan ada kader yang meminta surat keputusan Menteri Hukum dan HAM untuk mengesahkan putusan MA yang memenangkan kubu Bali.

"Permohonan SK itu sama dengan meminta pencabut-an SK (yang mengesahkan kepengurusan) Riau. Mana rekonsiliasinya? Punya niat yang tulus berdamai apa tunjukan ego masing-masing?" ujar Doli dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (04/03).

Kader senior Golkar Hajriyanto Tohari mendorong pembentukan panitia munas demi kepastian penyelenggaraannya.

Menurut dia, itu akan makin menutup peluang gugatan hukum lanjutan. (Ima/Kim/P-5)