Ajakan Presiden Ditanggapi Positif

SEJUMLAH daerah menang­gapi positif ajakan Presiden Joko Widodo untuk mengalokasikan anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) dalam menanggulangi pandemi covid-19. Bahkan, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan siap mempertaruhkan semua APBD 2020 untuk penanggulangan wabah korona.

“Kami di Provinsi Bali fokus pada dua hal, yakni penangan­an penyakitnya dan penanggulangan dampak yang ditimbulkan covid-19 ini,” ujar Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra di Denpasar, kemarin.

Sebelumnya dalam sidang kabinet paripurna, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi dan bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan covid-19.

“Artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respons dan belum ada feeling dalam situasi yang tidak normal ini,” tutur Presiden, Selasa (14/4).

Indra mengatakan Pemprov Bali tidak pernah untuk tidak mengikuti arahan kebijakan pemerintah pusat dalam urusan penanganan covid-19 ini.

“Bali sudah mempertaruhkan APBD Bali Tahun 2020 untuk penanganan covid-19 dan dampaknya,” ujarnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pro­vinsi DI Yogyakarta Bambang Wisnu Handoyo menyebutkan, hingga saat ini potensi redesain anggaran untuk menangani covid-19 di Pemprov DIY sekitar Rp246 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk di pemerintah kabupaten dan kota yang ada di provinsi itu.

“Kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilakukan karena covid-19, kita redesain untuk penanganan covid-19,” imbuh Bambang, kemarin.

DPRD DIY pun mendukung usulan itu.

“Kami merekomendasikan percepatan pelaksanaan pencegahan dan penanganan covid-19, terutama dari sisi sosial,” kata Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, kemarin.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan menegaskan tidak ada alasan bagi kabupaten/kota di wilayahnya untuk tidak merefocusing dan merelokasi anggaran untuk jaring pengaman sosial covid-19.

“Saya sudah pimpin rapat ber­sama bupati dan wali kota mengenai penyiapan anggaran untuk bersama-sama memban­tu masyarakat miskin yang terdampak covid-19 ini,” kata Erzaldi.

Efek domino

Menteri Keuangan Sri Mul­yani Indrawati menuturkan pan­demi covid-19 memiliki efek domino hingga penerimaan negara terkoreksi menurun 10%. Karena itu, transfer dana ke daerah pun akan ikut dipotong secara hati-hati sebesar Rp94 triliun.

Hal itu akan memengaruhi kondisi fiskal di daerah karena penerimaan asli daerah (PAD) juga akan menurun signifikan. Di Pulau Jawa, misalnya, dikatakan PAD akan menurun di kisaran 40% hingga 50%.

Menurut ekonom dari Center of Reform and Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah, pemotongan transfer dana ke daerah yang akan dilakukan pemerintah pusat memang tidak akan terelakkan karena penerimaan negara berkurang cukup dalam.

“Daerah bisa menyesuaikan APBD mereka untuk lebih fo­kus menanggulangi wabah dan membantu masyarakat terdampak. Bantuan itu juga disalurkan daerah bersama pusat,” tutur Piter, kemarin.

Pemotongan transfer ke daerah itu, imbuh Piter, tentu akan berdampak signifikan pada kondisi APBD di tiap daerah. “Pemerintah memotong transfer itu sudah memperhitungkan, tidak akan mengganggu berjalannya pemerintahan daerah. Lagi pula yang dibantu pemerintah pusat bukan daerahnya saja, tapi juga masyarakatnya, dunia usahanya,” je­lasnya.

“Pemda harus segera menyesuaikan APBD, menyusun ulang program prioritas,” tukas Piter. (Mir/AT/RF/UL/BN/SL/YK/BY/X-10)