Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan bahwa dirinya tidak mendukung pihak manapun akan adanya perbedaan pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait Jabodetabek.
"Saya tentu tidak mau komen misalanya tentang perbedaan pendapat Pemerintah Pusat dan Daerah itu bukan domain saya. Tapi sebagai BUMN, sebagai korporasi kita mendukung siapa saja," katanya saat mengunjungi korban banjir di posko Cengkareng, Jakarta (5/1).
Baca juga: Wakil Ketua KPK: Perpres OTK KPK tidak Perlu
Menurutnya, untuk saat ini, silang pendapat tersebut tidaklah penting untuk dibahas. Yang harus diperhatikan adalah kebutuhan masyarakat korban banjir saat ini.
"Yang pasti kita akan maksimal karena ini bagian dari pembuktian BUMN hadir untuk rakyat," tegas Erick.
Dia juga mengatakan bahwa dalam rapat bersama Presiden, pihaknya diminta untuk bergerak cepat membantu korban banjir. Presiden meminta untuk mengutamakan keselamatan warga.
Sebelumnya, antara Pemerintah Pusat yakni Kementerian PUPR yang mempersoalkan pekerjaan normalisasi sungai oleh Pemprov DKI yang baru mencapai 18 km dari 33 km. Hal itu dianggap menjadi penyebab meluasnya banjir di Jabodetabek. Namun, Pemprov DKI mengatakan bahwa pembangungan beberapa waduk di daerah hulu yang belum selesai turut menyebabkan banjir di Jabodetabek. (OL-6)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved