Dahnil Bantah Menhan Bias AD dalam Pengadaan Alutsista

JURU Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak membantah bahwa sejumlah pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kemenhan bias terhadap TNI Angkatan Darat.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kata dia, sejak awal, menegaskan pengadaan alutsista akan dilakukan semaksimal mungkin.

"Jadi keliru bila ada yang menilai perspektif dan program Menteri Pertahanan bias Angkatan Darat," kata Dahnil saat dikonfirmasi, Senin (25/11).

Dahnil menambahkan belanja alutsista juga akan diarahkan untuk perimbangan kekuatan pertahanan, khususnya kapal-kapal perang Angkatan Laut, maupun pesawat tempur Angkatan Udara dan Angkatan Darat.

Prabowo, lanjut Dahnil, juga paham memahami, kondisi alutsista yang sudah baik harus ditingkatkan terus dan dimodernisasi.

Baca juga: PP Penanganan Terorisme Belum Detail Atur Soal Pelaku

Oleh sebab itu, Prabowo juga terus mengkaji secara langsung terkait harga dan spesifikasi pengadaan alutsista yang sudah dialokasi pada 2019 dan alokasi 2020. Hal ini demi pengadaam alutsista tepat sasaran, ekonomis, efisien dan efektif.

"Agar mampu memberikan efek positif memperkuat pertahanan dan bebas kebocoran serta perburuan rente," paparnya.

Prabowo, kata Dahnil, juga sudah mewanti-wanti agar pengadaan alutsista di Kemenhan dilakukan secara ketat. Ia juga tidak mau ada kebocoran anggaran dalam pengadaan alutsista.

"Belanja pertahanan harus digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan menjaga kedaulatan NKRI dengan minimalisasi kebocoran," paparnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyediakan alat mutakhir untuk mengantisipasi perang di masa mendatang. Jokowi tidak ingin, pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) yang usang.

Menurut Jokowi, pengadaan alutsista harus betul-betul memperhitungkan dan mengantisipasi teknologi persenjataan yang berubah begitu cepat.

Pengadaan alutsista ijuga harus mempertimbangkan corak peperangan di masa yang akan datang.

"Jangan sampai pengadaan alusista kita lakukan dengan teknologi yang sudah usang, sudah ketinggalan, dan tidak sesuai dengan corak peperangan di masa yang akan datang," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai kebijakan pengadaan alutsista di Kantor Presiden, Jakarta, 22 November lalu. (OL-2)