Komisioner Terpilih Dekati Pegawai KPK

DUA komisioner terpilih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 Lili Pintauli Siregar dan Nurul Ghufron menyambangi Gedung Merah Putih KPK, di kawasan Kuningan, Jakarta, kemarin. Keduanya menemui pimpinan KPK periode 2015-2019 dan pegawai.

Lili menuturkan dia bersama Ghufron diterima tiga pimpinan komisi saat ini yaitu Laode M Syarif, Alexander Marwata, dan Basaria Panjaitan. Ia menyatakan pertemuan sebatas silaturahim dan tidak membahas mengenai Undang-Undang KPK maupun kasus yang sedang ditangani.

Dalam kesempatan itu mereka juga bersilaturahim dengan jajaran pegawai KPK. Lili menilai kunjungan itu dibutuhkan agar proses adaptasi lebih cepat ketika nantinya resmi mempimpin komisi pada Desember mendatang.

"Kalau habis pelantikan baru datang (ke KPK), kayaknya enggak efektif untuk belajar. Jadi kami perkenalan dulu sekarang. Menjelang pelantikan mungkin kami bisa satu atau dua kali lagi datang bertemu dengan teman-teman pegawai dan struktur," ucap Lili.

MI/MOHAMAD IRFAN

Wakil Ketua KPK Terpilih Nurul Gufron.

Lili dan Ghufron merupakan dua dari lima komisioner KPK terpilih periode 2019-2023. Komisioner KPK terpilih lainnya, yakni Firli Bahuri, Nawawi Pomolango, dan Alexander Marwata.

Di tempat berbeda, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) mulai dibahas.

"Saya sudah ketemu dengan teman-teman di KPK, tapi belum saatnya saya sampaikan, supaya matang dulu lah," kata Tjahjo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Berdasarkan Undang-Undang No 9 Tahun 2019 tentang KPK yang resmi berlaku mulai 17 Oktober, status kepegawai-an pegawai KPK ialah ASN.

Ihwal adanya pegawai KPK yang ingin pindah dari KPK karena harus menjadi ASN, Tjahjo belum mau berkomentar. Namun, Tjahjo menyebut dengan menjadi ASN, pegawai KPK bisa ditugaskan ke lembaga pemerintahan lain.

Ketika ditanya apakah pegawai KPK akan melalui serangkaian tes untuk beralih status ke ASN, Tjahjo enggan menjawab. "Nanti tunggu saja," katanya. (Dhk/Mal/P-2)