NasDem Dorong Bahas Ulang RKUHP

FRAKSI Partai NasDem DPR memastikan akan mendorong pembahasan ulang RKUHP secara menyeluruh, bukan hanya sebatas pasal-pasal yang dinilai kontroversial. NasDem juga akan mengomunikasikan hal tersebut kepada fraksi-fraksi lainnya

"Ke depan, Fraksi NasDem berharap RKUHP dilakukan pembahasan kembali secara menyeluruh," kata anggota DPR dari Fraksi NasDem, Taufik Basari, dalam diskusi bertajuk RKUHP dan Restorasi Hukum di Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Pembahasan RKUHP harus dilakukan secara menyeluruh, kata dia, lantaran ada kebutuhan untuk mengkaji kembali keseluruhan pasal-pasal dalam beleid tersebut.

"Setelah kita melakukan kajian ulang terhadap RKUHP, ada beberapa permasalahan terkait dengan penerapan teori hukum pidana dan asas-asas hukum pidana yang memang harus kita lihat keberadaannya di dalam pasal-pasal RKUHP," terangnya.

Fraksi NasDem, kata dia, sudah melakukan kajian awal terhadap isi RKUHP. Hal itu akan diperdalam kembali dengan melakukan diskusi bersama elemen masyarakat lainnya. "Kita berencana untuk keliling ke beberapa kampus, berdiskusi dengan akademisi," ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, pembahasan RKUHP tidak hanya melibatkan ahli hukum pidana, tetapi juga ahli-ahli bidang lainnya, baik sosiologi, antropologi, maupun bidang keilmuan lainnya.

"Bicara hukum pidana aspeknya luas, termasuk juga yang akan kita lakukan adalah simulasi terhadap penerapan pasal-pasal yang ada di RKUHP. Simulasi itu menjadi penting karena ternyata keberatan-keberatan yang ada ini kan terkait apabila ketentuan tersebut dilaksanakan imbasnya bisa bermacam-macam," paparnya.

Taufik pun mengatakan pihaknya berharap pembahasan RKUHP bisa selesai di periode DPR 2019-2024. Yang pasti, lanjutnya, rencana yang dilontarkan NasDem tersebut butuh dukungan fraksi-fraksi lainnya.

"Kita niatkan untuk melakukan lobi-lobi dengan fraksi-fraksi lain, meyakinkan mereka dengan argumentasi yang masuk akal, mudah-mudahan fraksi-fraksi lain punya semangat yang sama," tukasnya.

Visi yang jelas

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Hukum Pidana STIH Jentera Anugerah Rizki Akbari mengatakan pembahasan RKUHP harus ada visi dan politik hukum yang jelas ke depan.

Untuk itu, kata dia, penting dilakukan evaluasi sebelum membahas RKUHP lebih lanjut.

"Yang paling penting kita punya visi dan politik hukum yang jelas, kita maunya ke depan apa. Caranya evaluasi dulu, susun dulu, baru perubahan itu disesuaikan ke sana," ucapnya.

Terkait dengan target pembahasan ulang RKUHP, Anugerah menekankan bahwa output bukanlah yang terpenting. Menurutnya, materi yang tertuang dalam RKUHP yang sudah tersusun dengan baiklah yang harus menjadi fokus dalam pembahasan tersebut.

"Yang penting bukan output-nya, selesai atau enggak, (tapi) materinya udah oke apa enggak. Itu dulu yang harus diperbaiki. Karena kalau itu sudah terjadi, buat jangka waktu seperti apa pun enggak jadi soal karena pada akhirnya masyarakat puas," tandasnya.

Pembahasan ulang, tambahnya, harus lebih baik dari sebelumnya agar kesalahan dan kekurangan yang pernah terjadi tidak terulang lagi. "Ini penting untuk diperhatikan agar dewan tidak terjebak pada persoalan yang sama." (P-3)