Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
WAKIL Bupati Penajam Paser Utara, Hamdan mengaku akan menyiapkan segala sesuatunya terkait rencana kepindahan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan Timur. Salah satu hal yang akan ia siapkan adalah sumber daya manusia.
"Kami berharap masyarakat ini ke depan bisa memahami dulu arti penting dari pemindahan Ibu kota ini. Dan manfaat apa yang mereka bisa dapat dari dipilihnya wilayahnya jadi ibu kota negara," terang Hamdam.
Namun, yang dikhawatirkan oleh pihaknya ialah berkaca dari fenomena yang ada terkait dengan pemindahan pusat pemerintahan tersebut. Menurutnya, di mana ada pemajuan pembangunan, di situ pula warga lokal termarjinalkan.
Baca juga: Ibu Kota Baru Ditargetkan Rampung 5 Tahun
Pemerintah Kabupaten PPU, lanjut Hamdam, tidak menginginkan hal itu menimpa warga PPU. Salah satunya ialah dengan memberikan pemahaman melalui tokoh adat, agama, dan lembaga masyarakat.
Melalui tokoh-tokoh sentral di PPU itu, disampaikan pula bagaimana cara bertahan dan mengarahkan agar tidak kalap soal jual beli lahan.
"Masyarakat jangan buru-buru tergoda dengan rayuan para pemodal untuk menguasai lahan lahan yang selama ini kita kuasai. Kelebihan kita adalah kita punya wilayah. Ini insya Allah akan kita jadikan bargaining supaya kita sama-sama maju," tuturnya.
Selama ini, perputaran ekonomi masyarakat PPU ditopang oleh sektor pertanian, perkebunan dan nelayan. Hamdam berharap ke depan sektor jasa juga menjadi penopang perekonimian baru guna menyejahterakan warga PPU.
Lebih jauh, dikatakan oleh Hamdam, PPU dihuni oleh masyarakat heterogen namun minim konflik lantaran budaya toleransi yang baik. Hal itu menurutnya menjadi salah satu karakteristik penduduk ibu kota negara yang cocok.
"Masyarakat yang heterogen iklimnya sangat kondusif, hampir tidak pernah kita dengar permasalahan yang kita dengar berkaitan dengan suku. Masyarakat di sini sudah bisa hidup bergandeng tangan, masyarakat lokal, masyarakat pendatang, bisa sama-sama mengambil peran untuk membangun," ujarnya. (Mir/A-3)
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
Dia mengungkapkan beberapa fasilitas yang proses pembangunannya terus berjalan. Misalnya, pembangunan Istana Wakil Presiden (Wapres).
Menurut Asep, sistem pertahanan IKN harus harus jadi salah satu prioritas lantaran kawasan tersebut akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia di masa depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved