Jaga Perdamaian, Jangan Pecah

KETUA Badan Anggaran MPR Idris Laena meminta seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kedamaian dan mensyukuri kerukunan yang telah terjalin selama ini.   

“Kita harus syukuri hidup di Indonesia. Kita memang belum terlalu maju, tetapi kita hidup dengan aman dan damai. Kita bisa melakukan aktivitas tanpa harus merasa takut dan mencekam,” kata Idris saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di hadapan para siswa, guru, dan alumni SMAN 15 Jakarta.

Indonesia, tambah Idris, ialah negara yang besar, terdiri atas 17.000 pulau, 1.370 suku, serta 800 bahasa.

Kekayaan Indonesia itu, menurut Idris, tidak hanya membanggakan, tetapi juga berpotensi menyebabkan perpecahan.

Uni Soviet, kata Idris, negara adidaya itu kini telah hilang dari peta dunia. Negara itu terpecah menjadi belasan negara kecil yang memerdekakan diri.    

Demikian pula Yugoslavia, negara yang dulu makmur dengan angkatan perangnya yang sangat kuat itu kini menjadi negara-negara sendiri, sesuai kelompok-kelompok yang hidup di sana.    

Adapun Libanon saat ini dilanda kecamuk perang saudara yang tak berkesudahan. Di negara itu, pertempuran bisa terjadi kapan saja meskipun sebelumnya dalam kondisi damai.

Suasana seperti di Indonesia harus dipertahankan. Caranya, semua kelompok dan suku-suku yang ada saling menghormati satu dengan yang lainnya.

‘’Tidak boleh ada satu kelompok pun yang merasa menang sendiri. Semua harus mau berkorban demi kepentingan bersama,” ujarnya.

Salah satu contoh sikap toleransi dan pengorbanan yang patut ditiru generasi muda ialah saat umat Islam ­Indonesia rela menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta demi menjadikan Pancasila seperti yang dikenal sekarang.    

Saat itu, para ulama lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan Indonesia jika dibandingkan dengan  ego keagamaan. Dengan sukarela serta keikhlasan yang tinggi mereka memilih Negara Kesatuan Republik Indonesia ketimbang  negara Islam.    

Jadi kekuatan

Di sisi lain, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tri Nuke Pudjiastuti menambahkan kemajemukan bangsa merupakan kekuatan membangun bangsa yang harus dipelihara dengan baik, dihargai, dan dilindungi.   

 “Kebijakan pemerintah sebagaimana amanat konstitusi sudah seharusnya sejalan dengan prinsip toleransi dan kesetaraan yang merupakan indikator signifikan kemajuan negara,” ujarnya dalam seminar di LIPI.

Saat ini Mahkamah Konstitusi sudah menerbitkan Putusan No 97/PUU-XIV/2016 terkait dengan pengakuan kolom identitas kependudukan bagi penganut aliran kepercayaan yang tertulis dalam pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan.    

Nuke menanggapi regulasi tersebut merefleksikan kemajemukan bangsa hendaknya dikelola dan dimanfaatkan menjadi kekuatan untuk membangun Indonesia dalam konteks kebangsaan.    

Kebijakan pencantuman aliran kepercayaan di KTP merupakan perubahan signifikan yang dapat mengakomodasi aspirasi pengikut kepercayaan dalam kesetaraan sebagai sesama warga negara. (Gol/Ant/P-1)