Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
KUALITAS demokrasi di Indonesia mengalami penurunan serius selama tujuh tahun terakhir. Lembaga riset Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menyebutkan, penurunan kinerja demokrasi ini terutama disebabkan karena lemahnya penghargaan atas kebebasan sipil. Hal tersebut diungkapkan Peneliti Utama SMRC, Saiful Mujani, dalam diskusi Meredupnya Demokrasi di Indonesia, di Jakarta, kemarin.
Menurut Saiful, pada 2005-2012, Indonesia dinilai lembaga internasional seperti Freedom House telah mencapai indeks kebebasan 'sepenuhnya bebas'. lni berarti kualitas demokrasi di Indonesia ialah yang terbaik di ASEAN dan berada satu grup dengan negara demokratis lainnya di Asia, seperti India, Jepang, dan Korea Selatan. "Namun sejak 2013, skor indeks kebebasan di Indonesia terus menurun sehingga sekarang dinilai hanya sebagian bebas. Dari posisi 3 menjadi posisi ke-4, " ungkapnya.
Ia menyebutkan, salah satu faktor utama penurunan demokrasi ialah masih kuatnya diskriminasi terhadap kalangan yang dianggap minoritas, yang kadang diwujudkan dengan menggunakan kekerasan. Menurutnya, diskriminasi ini terutama dialami kelompok minoritas agama. "Masih banyak warga yang mengalami diskriminasi, tidak diterima warga yang lain dengan paksaan dan kekerasan," ujarnya.
Sayangnya, tambah Saiful, negara seperti tidak melindungi hak-hak kaum minoritas warga negara. Bahkan, dalam komunitas Islam, kalangan Ahmadiyyah atau Syiah juga mengalami diskriminasi yang terkesan didiamkaan negara. "Karena itu, Indonesia perlu kepemimpinan yang mengedepankan prinsip kesetaraan warga negara," tuturnya.
Kebebasan sipil
Ia mengungkapkan, ada semacam dugaan di kalangan elite politik bahwa gejala konservatisme diskriminatif sangat besar dan berpengaruh. Para elite ini, tambahnya, menganggap gelombang konservatisme diskriminatif itu bisa mengancam posisi mereka apabila bersikap tegas. "Sayangnya, dugaan tersebut tidak dilandasi fakta di mana terbukti kaum konservatif diskriminatif tidak pernah menang dalam kontestasi politik sepanjang sejarah Indonesia," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Saiful juga membedakan dua dimensi hak dan kebebasan dalam demokrasi, yaitu hak sipil dan kebebasan sipil. Untuk hak sipil, kondisi di Indonesia masih dianggap baik meski masih ada banyak hal yang harus dibenahi, sedangkan pemenuhan kebebasan sipil di Indonesia menunjukkan penurunan yang serius. "Hak sipil masih dianggap cukup baik karena saat ini di Indonesia hak partisipasi politik masih terjamin," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, pengajar Universitas Paramadina Abdul Malik Gismar menjelaskan, penurunan demokrasi di Indonesia dipengaruhi suasana politik di tanah air. Hal ini dapat terlihat dari tiga variabel, antara lain kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berserikat. "Ketiga variabel tersebut menjadi masalah dan mulai menurun karena bersinggungan dengan kepentingan politik," tuturnya. (P-4)
Sejak berhasil mendapatkan pendanaan Seri A tahun 2022 lalu, Populix mengaku berupaya memperluas akses masyarakat terhadap riset.
Menteri Agama Nasaruddin Umar dinyatakan terbaik karena dianggap berhasil menurunkan ongkos naik haji.
Kemenangan tersebut merupakan kemenangan bersama. termasuk dua paslon lain yang terlibat pada kontestasi Pilkada Serentak 2024.
PASANGAN M Toha-Rohman mengalami peningkatan elektabilitas di Pilkada Musi Banyuasin berdasarkan survei FIXPOLL Indonesia.
KE manakah 'berlabuh' suara pendukung Anies Baswedan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta? Kiranya jawabannya bukan 'golput' atau tidak menggunakan hak pilih.
Digitalisasi tersebut, menurut Hanta, yang dapat menjadi salah satu penyebab mengapa Persepi tidak mampu memeriksa maupun memverifikasi dua set data yang diberikan oleh Poltracking.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved