CALON presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto meminta para pendukungnya untuk tidak berbondong-bondong hadir di Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menyidangkan sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
"Kalau Anda mendukung Prabowo-Sandiaga, mohon tidak perlu hadir di sekitar MK," kata Prabowo dalam sebuah rekaman video yang beredar di Jakarta, kemarin.
Prabowo mengatakan ada de-legasi untuk mendampingi tim hukum, tetapi tidak perlu berbondong-bondong dengan jumlah massa besar untuk menghindari fitnah dan provokator.
Menurut dia, pihaknya percaya kepada hakim MK dan apa pun keputusannya harus disikapi dengan dewasa, tenang, serta berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara. "Kami mohon Anda percaya kepada kami akan berbuat untuk bangsa dan negara. Kami selalu pikirkan yang terbaik untuk kepentingan rakyat," katanya.
Prabowo menjelaskan ia dan Sandiaga telah memutuskan untuk menyerahkan persoalan terhadap hasil Pemilu 2019 melalui jalur hukum dan konstitusional. Dia juga mengatakan dirinya dan Sandiaga terus berpandangan dan bertekad untuk melakukan aksi damai dan menghindari kekerasan. "Kalaupun ada kegiatan dan acara dan pendapat di hadapan umum, harus tetap dilaksanakan dengan damai dan antikekerasan."
Prabowo menegaskan sama sekali tak ingin ada kerusuhan apa pun di negeri ini. Dirinya bersama Sandi berharap semua pendukung selalu tenang, sejuk, damai, dan berpandangan baik, serta melaksanakan persaudaraan dan semangat kekeluargaan dengan sesama anak bangsa.
Pada bagian lain, MK telah secara resmi meregistrasi permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Juru bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan setelah permohonan itu diregistrasi, pihaknya akan menerbitkan akta registrasi perkara konstitusi (ARPK).
"Ya, hari ini MK meregistrasi permohonan pemohon sengketa hasil pilpres yang diajukan oleh kuasa hukum Pak Prabowo-Sandi. Jadi, hari ini pukul 12.30 atau paling lama pukul 13.00, ARPK itu diterbitkan," ujar Fajar di Gedung MK, Jakarta, kemarin.
Fajar menambahkan, permohonan yang diregistrasi MK itu ialah permohonan awal dari pemohon, sebagaimana yang dilayangkan pada 24 Mei 2019. Adapun untuk berkas yang disebut sebagai perbaikan permohonan pada 10 Juni 2019 nantinya dilampirkan bersama dengan permohonan yang telah diregistrasi. Soal perbaikan permohonan, Fajar menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim MK. (Ant/*/Ins/X-6)
