Pemerintah Gelar Rakor Bahas Hoaks Pascapemilu

MENTERI Koordinator bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam), Wiranto menyatakan akan melakukan rapat koordinasi terkait dengan peristiwa yang terjadi pascapemilu.

"Rapat koordinasi akan membahas satu hal, yakni menyangkut pascapemilu yang memasuki tahap finalisasi dari KPU. Banyak tanggapan dan bahkan tuduhan tentang hal yang sangat prinsipil terkait dengan pelaksanaan Pemilu serentak 2019 ini," ujar Wiranto, Jakarta, Rabu (24/4).

Pemilu serentak 2019, lanjut Wiranto, merupakan Pemilu terbesar yang pernah dilaksanakan. Hal itu didasari oleh besarnya cakupan wilayah serta dilakukannya pemilihan lima sektor yang harus selesai dalam satu hari.

Meski begitu, ia menyatakan seharusnya Indonesia bangga karena berhasil melaksanakannya dengan damai tanpa ada gangguan saat pelaksanaannya.

Baca juga: 20% Real Count KPU, Jokowi-Amin Unggul 55%

"Namun kita patut bersyukur karena secara umum dapat berjalan dengan baik dan aman, juga mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, yang dulu diisukan tentang hal-hal yang akan mengganggu pemilu ternyata tidak kita temui," tukas Wiranto.

Masa setelah Pemilu, akan jadi fokus dalam rapat koordinasi yang dilakukan. KPU yang sedang melakukan penghitungan suara dan selesai pada 22 Mei nanti, harus dikawal dengan baik.

"KPU akan kita kawal dengan baik dari segala intervensi yang dapat mengganggu aktivitas KPU di pusat maupun di daerah. Kita akan bahas banyak hal tentang hoaks, tuduhan, dan konspirasi kecurangan Pemilu yang terjadi sampai hari ini," tandas Wiranto.

Dalam rapat koordinasi itu, hadir pula Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga beberapa perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kejaksaan Agung. (OL-2)