Rabu 10 April 2019, 08:25 WIB

Kewenangan OJK Penyidikan Beri Kepastian Hukum

Kewenangan OJK Penyidikan Beri Kepastian Hukum

MI/M IRFAN
SIDANG UJI MATERIIL UU OJK: Saksi dari pihak termohon Kombes Marbun dari Mabes Polri dan Johansyah (kanan) dari Himbara setelah disumpah seb

 

JOHANSYAH selaku saksi yang dihadirkan pemerintah menyatakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan penyidikan sudah memberi kepastian hukum. Hal ini dikatakannya dalam sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), kemarin.

Penyidik OJK, kata Johansyah, secara aturan mengacu pada UU OJK dalam bertindak. Selain itu, juga mengacu pada KUHAP. Hal ini telah memberi kepastian hukum secara materiil dan formil.

"Sebagaimana kita tahu, sekarang memasuki zaman globalisasi. Pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dalam badan pengawas keuangan diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan berbagai pihak," tegas Kepala Divisi Hukum BNI tersebut.

Sementara itu, kewenangan pengawasan yang dimiliki OJK juga bernilai positif sebab dengan kewenangan ini, OJK dapat dengan mudah mengidentifikasi. Semisal ada tindak pidana dalam sektor jasa keuangan.

"Saat proses penyelidikan, sudah terdapat pemanggilan pihak terkait dan menghadirkan bukti-bukti tertulis sekaligus menghadirkan pengawas. Jadi proses yang terjadi sudah mempertimbangkan banyak aspek," jelasnya.

Johansyah menyatakan due process of law dilakukan setelah masuk penyidikan. Adapun saat proses penyelidikan, dilakukan oleh satuan kerja dan departemen dalam OJK.

Di sisi lain, ia menegaskan pola komunikasi OJK dengan kepolisian sudah terjalin terkait dengan penyidikan bahkan ada nota kesepahaman dua lembaga. Dari sini, kata dia, akan terjadi tukar menukar informasi terkait dengan perkara yang sedang diproses.

Sementara itu, saksi lainnya, Kombes Pol W Marbun, menyatakan digabungkannya penyidik kepolisian yang ada OJK dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) agar dapat bekerja efisien dan efektivitas.

Selain itu, juga lebih cepat dan tepat serta saling bertukar data.

Marbun menyatakan due process of law dilakukan setelah masuk penyidikan. Adapun saat proses penyelidikan, dilakukan satuan kerja dan departemen dalam OJK. Sebelum menutup persidangan, Ketua MK Anwar Usman menunda sidang hingga Selasa (23/4) pukul 11.00 WIB. Sidang tersebut untuk mendengar keterangan dua ahli dari pemohon. (*/P-1)

Baca Juga

Dok Pemprov Jateng

Survei Indikator: Duet Ganjar-Erick Kandidat Terkuat Pilpres 2024

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 06 Desember 2021, 00:40 WIB
"Dukungan Ganjar-Erick 31,1% berimbang dengan Anies-Sandi 30,8%, baru kemudian Prabowo-Puan 28,1%," ujar...
dok.medcom

Bripda Randy Bagus Dipecat dengan Tidak Hormat

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 05 Desember 2021, 20:38 WIB
Bripda RB juga akan diproses pidana sesuai dengan pelanggaran yang...
dok cyrus

Habisnya Masa Jabatan Akan Mengubah Peta Dukungan Politik

👤RO/Micom 🕔Minggu 05 Desember 2021, 20:32 WIB
Hasil survei dari lembaga-lembaga yang kredibel selalu menempatkan tiga nama teratas, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya