TKN Jokowi-Amin Fokus Tangkal Hoaks di Kampanye Terbuka

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo)-Ma'ruf Amin akan memanfaatkan masa rapat umum atau kampanye terbuka secara maksimal. Salah satu fokus yang dilakukan yakni menangkal isu hoaks atau kabar bohong yang terjadi di beberapa wilayah.

Direktur Program TKN Jokowi-Amin, Aria Bima menjelaskan, pihaknya mengakui kewalahan dengan hoaks yang menyerang pasangan Jokowi-Amin. Hoaks itu nyatanya sangat merugikan calon petahana.

“Kemarin-kemarin kami hanya menyampaikan narasi positif saja, menyampaikan kesuksesan kinerja. Kami pikir hoaks akan kalah dengan itu, ternyata enggak,” kata Aria ditemui di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (20/3).

Aria mengatakan, tren naik dan turunnya elektabitas Jokowi-Amin di beberapa lembaga survei justru dipengaruhi salah satunya karena hoaks. Hal itu tergambarkan melalui temuan masyarakat yang percaya terhadap hoaks yang menimpa Jokowi-Amin.

“Mereka selama ini door to door menyampaikan hoaks. Dan itu ada yang percaya, di Bekasi, Sulawesi. Ini benar-benar terorganisir,” jelasnya

Baca juga : KPU Nilai Kampanye Rapat Umum Efektif Tekan Golput

Untuk itu, di kampanye terbuka nanti, baik TKN, tim kampanye daerah, partai politik, caleg dan juga relawan dikerahkan untuk melawan hoaks khususnya terkait SARA. Selebaran dan juga buku yang berisi informasi mana yang hoaks atau tidak akan disampaikan.

“Kami sekarang mulai orkestrai semua kekuatan. Hoaks ini harus dilawan melalui door to door, selebaran, media sosial dan media mainstream,” tegasnya

Rapat umum akan dilaksanakan 21 hari jelang masa tenang, tepatnya 24 Maret 2019 hingga 13 April 2019. KPU menetapkan sistem zonasi selama masa rapat umum atau kampanye terbuka.

Pemberlakuan sistem zonasi pada metode kampanye rapat umum dirancang untuk membedakan jadwal kampanye peserta pemilu sehingga tidak mungkin peserta pemilu berkampanye di dua zona di hari yang sama.

Zona A meliputi: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.

Zona B meliputi: Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua Barat. (OL-8)