Presiden Dorong 2016 Jadi Tahun Percepatan Kerja

SLOGAN "Ayo Kerja" yang diusung di 2015 dianggap belum cukup dalam membenahi birokrasi dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Para Menteri dan Kepala Lembaga diminta kerja kreatif, turun ke lapangan untuk melihat realitas sesungguhnya.

"Tahun ini oleh pres disebut sebagai tahun percepatan kerja karena pres masih merasa ada beberapa bag wilayah K/L yang masih bekerja dengan speed yang kurang. Maka tahun percepatan kerja ini menjadi tidak lagi tahun ayo kerja tapi sudah ada penekanan untuk mempercepat pekerjaan. Karena beliau menginginkan pertumbuhan ekonomi pada 2016 ini harus jauh lebih baik dibandingkan 2015 lalu," papar Sekretaris Kabinet Pramono Anung, seusai Sidang Kabinet Paripurna perdana di 2016, di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1).

Perbaikan yang diminta pertama kali oleh Presiden dalam mempercepat kerja itu, lanjut dia, adalah perubahan nomenklatur serta anggaran Kementerian/Lembaga menjadi lebih sederhana. Tujuannya, tepat sasaran penggunaan APBN. Ia mencontohkannya dengan Mendikbud Anies BAswedan yang bisa menghemat Rp2,7 triliun dan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti sebesar Rp2 triliun karena upaya itu.

"Oleh Presiden dan Wapres disebut, dengan bahasa bercanda, sebagai Susinisasi," selorohnya.

Soal kementerian yang dianggap Presiden belum melakukan percepatan, baik perbaikan birokrasi maupun serapan anggaran, Pram enggan mengungkapnya. Begitupula Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki yang belum bisa memberikan data sementara serapan anggaran K/L. "Itu nanti adanya di BPS," kilah dia.

Senada, Joko Widodo, dalam rapat tersebut, mengingatkan bahwa situasi sulit seperti saat ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan reformasi birokrasi secara besar-besaran. "Perlu dilakukan creative destruction atau perombakan kreatif pada jajaran birokrasi terutama untuk meningkatkan pelayanan publik," ujar Presiden, seperti dikutip dari rilis anggota Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana.

Ditambahkan, ia meminta agar para menteri memiliki "kecerdasan jalanan". Tujuannya, lebih mengerti kondisi di lapangan. Ia mencontohkan tentang ketimpangan antar wilayah. Presiden mengakui itu terjadi, misalnya, dalam hal perbedaan harga antara Papua dan Jawa, berdasarkan hasil blusukannya. terkait kemiskinan, ia meminta

"Di lapangan sering terjadi anomali, distorsi. Jangan hanya memantau dari belakang meja saja," kata Presiden yang lekat dengan citra "blusukan" itu.

Terkait angka kemiskinan, Presiden meminta kepada para menteri memperhatikan angka kemiskinan. “Segera siapkan skema cash transfer. Skema cash transfer harus dirancang dengan baik. Kredit Usaha Rakyat dan dana desa harus berjalan efektif,” ucap Presiden.

Jokowi pun menyebut bahwa tahun 2016 ini adalah tahun percepatan. "Semua harus mempercepat langkah," cetus dia.

Di sidang kabinet parpipurna itu, Menteri dan Kepala Lembaga yang tak hadir adalah Menko PMK Puan Maharani dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.(Q-1)