KPK Bikin Pejabat Negara Takut Korupsi

KETUA Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Ujang Abdullah sangat mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, karena KPK, setiap pejabat negara takut untuk melakukan tindakan korupsi.

"Termasuk hakim di PTUN, takut untuk berurusan dengan KPK," terang Ujang kepada Media Indonesia di PTUN Jakarta, kemarin.

Apa yang dilakukan KPK selama ini memang berhasil membuat semua pihak untuk lebih menjaga kinerja agar lebih baik lagi dan jauh dari praktik-praktik korupsi.

Namun, lembaga antirasywah itu perlu juga memperhatikan tugasnya yang lain. Misalnya pencegahan ke semua lini. "Selain penindakan perlu juga pencegahan sehingga kita semua bisa terbebas dari korupsi," tegas Ujang.

Terkait pencegahan, PTUN Jakarta termasuk salah satu lembaga peradilan yang memberlakukan zona khusus untuk para hakimnya.

Yakni, kata mantan Ketua PTUN Bandung, Jawa Barat itu, sistem yang diberlakukan di PTUN Jakarta agar hakim tidak mudah ditemui sembarang pihak.

Misalnya, dengan membuat area hakim sebagai zona integritas sehingga pihak mana pun tidak boleh berada di area itu karena steril.

"Kemudian untuk ke ruangan, hakim harus dengan pintu akses sidik jari, sehingga tidak semua orang bisa masuk ke ruangannya," papar Ujang.

Dengan pemberlakuan sistem seperti itu, PTUN Jakarta membuat para pihak, khususnya mereka yang beperkara di PTUN Jakarta, sangat sulit untuk bertemu apa lagi mau berhubungan dengan hakim.

"Nah kalau di luar pengadilan atau di luar sidang, kami sudah tidak kontrol yah. Namun, kami yakin kalau hakim di PTUN terbebas dari praktik-praktik korupsi," tegas Ujang.

Sejauh ini, tambahnya, tunjangan hakim di seluruh lembaga peradilan di Tanah Air sudah lumayan besar.

Hanya saja mungkin gaji perlu untuk dipikirkan penaikannya karena gaji berpengaruh untuk pensiun.

"Selain berpengaruh untuk pensiun juga berpengaruh agar oknum hakim tidak mau korupsi," sebut dia.

Ia pun mengaku telah menerapkan budaya antikorupsi di lingkungan PTUN Jakarta. Misalnya, menjalankan tugas dan kewajiban sesuai instruksi Mahkamah Agung.