Batal Hadir ke Komnas HAM, Moeldoko : Presiden tidak Menghindar

KEPALA Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko membantah batalnya kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kantor Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) karena adanya aksi demonstasi yang dilakukan Kontras dan sejumlah peserta Kamisan.

Sedianya, Presiden menghadiri kegiatan peringatan hari HAM internasional di Kantor Komnas HAM, Selasa (11/12), pukul 14.00 WIB. Namun, Presiden mendadak tidak jadi hadir dan digantikan oleh Wapres yang sebelumnya dijadwalkan hadir di Kementerian Hukum dan HAM terkait perayaan HAM internasional.

"Oh enggak. Presiden tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain, oleh sebab itu yang hadir Pak Wakil Presiden Jusuf Kalla. Jadi tidak ada apa-apa, hanya sesuatu yang tidak bisa ditinggal," tutur Moeldoko yang hadir di kantor Komnas HAM Jakarta, Selasa (11/12).

Moeldoko menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut kebetulan memang tidak dapat ditinggal sehingga diwakilkan saja. Lebih lanjut, mantan Panglima TNI tersebut menjelaskan para korban pelanggaran HAM masa lalu dan peserta Kamisan pun sesungguhnya sudah pernah diterima oleh Presiden di Istana Negara, meski perelu proses untuk menuntaskan permintaan mereka.

Dalam menanggapi adanya rekomendasi dari Komnas HAM untuk penuntasan kasus HAM masa lalu, yakni meminta Presiden mendesak Jaksa Agung memulai penyidikan, Moeldoko menegaskan Presiden sudah mengambil tindakan. Pada akhir Mei lalu, ketika menerima para korban HAM masa lalu di Istana Negara, Presiden telah mendelegasikan tugas tersebut kepada jajaran di bawahnya.

"Tetapi di bawah sendiri dalam menjalankan sebuah proses yang cukup lama kan tidak mudah. Mereka harus menemukan partikel-partikel yang lepas dan kemudian harus disambungkan. Kira kira seperti itu kondisinya," jelas Moeldoko.

Bahkan menurut Moeldoko keseriusan pemerintah untuk menuntaskan kasus HAM ditunjukkan dengan mengundang ke Istana. "Kalau kita tidak perduli tentu tidak akan kita terima korban HAM dan Kamisan, kita terima dengan terbuka di Istana," lanjut Moeldoko.

Ia mengakui memang ada ketidakpuasan karena penanganan pelanggaran HAM masa lalu seolah-olah stagnan, tetapi posisi Jokowi menurut Moeldoko adalah pihak yang terkena residu. Itu adalah residu masa lalu yang belum terselesaikan yang sekian lama berkepanjangan dengan sejumlah hambatan dalam penyelesaiannya.

Moeldoko menyatakan situasi yang dihadapi pemerintah tidak mudah. Akan tetapi, pemerintah tetap berkomitmen dan tidak akan melepas tanggung jawab penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Terbukti, Presiden Jokowi secara terbuka menerima para korban HAM di Istana. (A-2)