Pemerintah Butuh Kritik Berbasis Data, Bukan Pembodohan dan Kebohongan

PRESIDEN Joko Widodo menyatakan mendukung gerakan Indonesia berbicara baik sebagai gerakan untuk hijrah dari pesimisme ke optimisme untuk memajukan  Indonesia. Namun, Jokowi mengingatkan berbicara baik bukan berarti pemerintah menutup mata terhadap fakta masih ada yang kurang dan masih perlu diperbaiki dan direformasi.

"Kalau mau Indonesia baik, kalau maju hidup sama kita membutuhkan kritik-kritik yang berbasis data. Tapi bukan pembodohan atau kebohongan, bukan narasi yang menebar pesimisme, narasi yang menakut-nakuti," tutur Jokowi ketika membuka Konvensi Nasional Humas 2018, di Istana Negara, Senin (10/12).

Kehumasan di pemerintahan berkewajiban membangun reputasi pemerintah dengan membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Tentunya tanpa memberitakan keburukan siapa pun.

Di tengah melubernya informasi, baik itu berupa teks, gambar, maupun video, ada keprihatinan dengan munculnya konten-konten negatif, berita provokatif, adu domba, dan kabar bohong. Jokowi menilai hal tersebut jelas-jelas tidak mengindahkan etika dalam menyampaikan informasi.

Bahkan menurut Presiden, pesan-pesan tersebut sengaja dibuat dengan kepentingan tertentu seperti membangkitkan rasa takut, membangkitkan pesimisme, menebar ketakutan, menebar kecemasan, menebar kekhawatiran, dan juga perasaan-perasaan terancam.

Untuk itu Jokowi melihat mengatasinya tidak cukup hanya dengan regulasi dan penegakan hukum. Hal yang dibutuhkan adalah literasi digital, sehingga warga masyarakat tidak hanya mampu menggunakan teknologi informasi digital, tapi masyarakat mampu memilih dan memilah informasi, mampu melakukan pemeriksaan silang, dan melakukan klarifikasi, ketika menerima sebuah informasi.

"Kemajuan teknologi informasi digital yang sangat cepat harus diimbangi dengan standar moral dan etika yang tinggi dari penggunaannya," tutur Jokowi.

Perkembangan dunia yang semakin cepat dan mengglobal menjadikan peran kehumasan sangat penting. Khususnya, dalam hal menyampaikan informasi informasi yang mendukung baik itu program pembangunan maupun lainnya.

"Saya berikan contoh kecil, kita ingin mendatangkan banyak wisatawan manca negara untuk itu kita perbaiki fasilitas infrastruktur dan melakukan promosi ke mana-mana. Namun, kalau pemberitaannya kurang tepat, semua akan percuma dan wisatawan tidak jadi datang," tutur Presiden Jokowi

Begitu juga terkait dengan investasi, meski sudah melakukan berbagai penyederhanaan izin maupun percepatan izin di birokrasi hal tersebut akan menjadi percuma jika citra yang dibangun di mata internasional tidak dibangun dengan baik. Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya perang kehumasan ke depannya.

Presiden mengingatkan pada dasarnya peran humas adalah menyosialisasikan pesan positif dan prestaasi kepada publik agar terbangun kepercayaan dan reputasi lembaga.

Namun, dalam melakukan pekerjaannya, kehumasan tetap berkonsentrasi kepada penyampaian informasi-informasi positif perusahaan atau institusinya sendiri. Bukan menyebarkan keburukan perusahaan yang lain, terlebih menyebarkan hoaks fitnah atau pun ujaran kebencian.

Di era moderen dan digital ke depannya Jokowi menyadari saat ini ada peran tenaga kerja yang mulai diambil alih oleh komputer dan robot canggih. Oleh karena itu, penguasaan teknologi terbaru menjadi sangat penting untuk digunakan secara positif.

Jokowi meyakini kerja kerja kehumasan tidak akan bisa diambil sepenuhnya oleh artifisial intelijen. Sebab kerja mesin tetap dikendalikan oleh manusia dan yang memutuskan arah kerja mesin tetap adalah manusia, begitu juga yang memutuskan narasi-narasi kehumasan juga para humas dan bukan mesin. (A-2)