PKS Dorong Sistem Proporsional Tertutup dalam Pemilu

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong segala upaya untuk membuat high cost politics menjadi low cost politics. Hal itu merupakan salah satu pandangan PKS terhadap permasalahan bangsa saat ini. Untuk itu, Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan pihaknya akan mendorong upaya revisi Undang-Undang Pemilihan Umum.

"Tapi kami mengusulkan sistem proporsional tertutup ini dengan diikuti sistem pengaderan yang baik," ujarnya saat ditemui usai penutupan Muasyawarah Nasional ke-4 PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Selasa (15/9). Jika sistem pengaderan tidak baik, lanjut dia, maka akan terjadi penyalahgunaan wewenang di dalamnya.

Ia menekankan kembali pihaknya tidak setuju jika penerapan sistem proporsional tertutup tidak dibarengi dengan sistem kaderisasi yang baik. "Itu akan memindahkan masalah saja. Sekarang sistem proporsional terbuka masalahnya antar anggota. Begitu sistem proporsional tertutup, tanpa sistem kaderisasi yang baik maka masalah yang muncul, ada orang-orang yang pragmatis," tuturnya.

Pada periode sebelumnya, PKS pun pernah mengajukan sistem proporsional tertutup dalam pemilu bersama PDI Perjuangan. Namun, usulan tersebut pun gagal terealisasi. Untuk itu, kini pihaknya akan melakukan lobi-lobi kembali ke partai politik lainnya untuk mendukung rencana tersebut. Pihaknya pun akan mendorong agar pembahasan UU Pemilu dilakukan lebih cepat.

Terkait rencana PKS yang mendorong high cost politics menjadi low cost politics, Ketua Bidang Polhukam Almuzzamil Yusuf pun mengatakan hal yang senada. Ia menekankan dampak high cost politics tersebut berujung pada tindak pidana korupsi. "Korupsi ini kaya lingkaran setan kalau kita tidak menghentikan biaya politik yang tinggi ini," ujarnya.

Dengan sistem proporsional tertutup, jelas dia, pemilu akan menjadi murah, mudah, minim manipulasi dan mengutamakan kader. "Kenapa murah? Tidak perlu jutaan kertas, cukup e-vote. Mudah, karena orang tidak perlu melihat calon legislatif, cukup partainya saja. Mengutamakan kader, kalau dia memilih partai, nomor urut adalah orang-orang terpilih oleh partai," paparnya.

Kendati demikian, ia tidak menampik jika sistem proporsional tertutup pun memiliki kelemahan. Yakni, kekhawatiran munculnya oligarki politik dalam memilih kader. "Memang setiap sistem ada kelemahan. Dengan sistem proporsional terbuka pun kelemahannya yang menang uangnya," ujarnya. Untuk itu, partai seharusnya menjadi partai yang mengedepankan kader.

Dikatakan Almuzammil, konsep sistem proporsional tertutup yang diusulkan PKS masih relevan sampai saat ini. Untuk itu, PKS tinggal melobi partai lainnya terhadap rencana tersebut baik partai KIH maupun KMP. "Sekarang melobi, meyakinkan partai-partai lain. Ini murah, mudah, minim manipulasi, dan mengutamakan kader. Tapi partai lain mau ngga mereka memilih ini?" tandasnya.(Q-1)