KPK Selisik Pidana Korporasi Meikarta

KOMISI Pemberantasan Korupsi memeriksa tujuh saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tujuh saksi itu akan diperiksa untuk tersangka Billy Sindoro (BS) yang merupakan direktur operasional Lippo Group.

“Hari ini (kemarin) dijadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh saksi untuk tersangka BS,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin.

Tujuh saksi itu ialah Direktur Keuangan PT Lippo Cikarang Soni, Direktur Keuangan PT Lippo Karawaci Richard Setiadi, Kabid PSDA Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Daniel, Kasi Pemanfaatan Ruang Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Yani Firman.

Selanjutnya, PNS pada Dinas BPMPTSP Kabupaten Bekasi Matalih, Marfuah Affan yang merupakan ajudan dari Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hassanah Yasin, dan Joseph Christoper Mailool,  karyawan swasta.

Selain Billy Sindoro, KPK juga telah menetapkan delapan tersangka lainnya, yakni konsultan Lippo Group Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ). Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN), Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hassanah Yasin, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Dalam penyidikan kasus itu, KPK mendalami lima hal krusial terhadap para saksi yang diperiksa, yakni pertama, alur dan proses perizinan Meikarta dari perspektif aturan dan prosedur di Pemkab Bekasi.

Kedua, proses rekomendasi tahap pertama dari pihak Pemprov Jawa Barat kepada Pemkab Bekasi terkait proses perizinan Meikarta. Ketiga, alur dan proses internal di Lippo terkait dengan perizinan Meikarta. Keempat, sumber dana dugaan suap terhadap Bupati Bekasi dan kawan-kawan. Kelima, apakah ada atau tidak perbuatan korporasi dalam perkara tersebut.

Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait dengan pengurusan perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. Pemberian perizinan yang sedang diurus pemilik proyek seluas 774 hektare itu diduga dibagi dalam tiga tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare (ha), fase kedua 252,6 ha, dan fase ketiga 101,5 ha.

Pemberian suap diduga sebagai bagian dari komitmen fee dengan total Rp13 miliar. Suap disalurkan melalui sejumlah dinas, yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT.