Momentum Mewujudkan Peradilan Cepat

SEBANYAK 85 pengadilan negeri diresmikan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Muhammad Hatta Ali bersama Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, daerah perbatasan dengan Filipina.

"Peresmian serentak 85 pengadilan negeri ini menjadi momentum bagi perwujudan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan," kata Hatta Ali di Melonguane, ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaud.

Menurut Hatta, dibangunnya gedung pengadilan di setiap daerah sebagau upaya mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan. Selain itu, dipilihnya Melonguane menjadi pusat peresmian karena memiliki nilai strategis dan berada di ujung wilayah Indonesia, berbatasan dengan negara Filipina.

Hatta optimistis dibukanya pengadilan negeri di daerah pinggiran NKRI seperti di Melonguane akan mendorong langkah pemerintah lebih dekat dengan para pencari keadilan yang ada di wilayah pinggiran Indonesia.
Kebijakan pemerintah membangun dari perbatasan memacu daerah untuk terus berkembang, serta merupakan bagian dari pemerataan pembangunan berkeadilan.

"Disadari, interaksi sosial dan ekonomi tidak lepas dari gesekan sehingga ada masalah dalam hukum. Untuk itu, lembaga formal perlu menyelesaikan sengketa. Pengadilan menjadi kebutuhan agar ketertiban di perbatasan dapat terjaga dan kesejahteraan rakyat dapat terjaga," ujarnya.

Dengan adanya pengadilan itu, hak dasar masyarakat terhadap hukum dan hak asasi harus terpenuhi dengan baik. "Masyarakat harus paham dan sadar hak hukum, akses keadilan harus berfokus dalam sistem hukum dan dapat diakses semua orang dari berbagai kalangan."

Hatta juga berharap lembaga peradilan dapat diakses semua masyarakat sebab keputusan yang adil harus dirasakan semua kalangan masyarakat. Lembaga peradilan sebagai bagian struktur hukum memiliki peran strategis dalam pemenuhan hak dasar yakni perlindungan dan kepastian hukum.

Siapkan SDM
Saat ini, MA menyiapkan 977 aparatur peradilan sebagai sumber daya manusia (SDM) yang akan ditempatkan untuk mengisi dan menjalankan operasional 85 pengadilan baru yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sebanyak 977 orang aparatur pengadilan itu terdiri atas 283 hakim dan 694 pegawai tenaga teknis serta kesekretariatan sehingga setiap pengadilan baru sudah mempunyai minimal jumlah SDM agar dapat beroperasi melayani kebutuhan pencari keadilan.

Menurut Sekretaris MA Achmad Setyo Pudjoharsoyo, terkait dengan sumber daya hakim, 283 hakim disiapkan termasuk dengan hakim yang akan menduduki posisi pimpinan ataupun hakim yang akan menangani perkara.

"Untuk sumber daya 694 orang pegawai, itu sudah termasuk untuk tenaga kepani-teraan, seperti panitera, pani-tera muda, juru sita, juga tena-ga kesekretariatan, seperti sekretaris dan para kasubbag," kata Pudjo.

Sebanyak 85 pengadilan baru yang diresmikan itu terdiri atas 3 badan peradilan, yaitu 30 pengadilan negeri, 50 peng-adilan agama, 3 mahkamah syariah, serta 2 pengadilan tata usaha negara. (P-1)