Suhu Politik Naik-Turun Stabilitas Terkendali

STABILITAS politik di Indonesia selama empat tahun kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih terkendali, meskipun suhu politik naik-turun karena berbagai faktor dinamika.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan hal itu di kantor Sekretariat Negara, Jakarta, kemarin.

"Stabilitas politik ini kondisinya naik-turun, panas-dingin, tapi tidak sampai mendidih, yang penting itu," ujarnya.

Menurutnya, hal itu bisa dilihat dalam indeks demokrasi Indonesia (IDI) yang terdiri atas tiga aspek, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.

Pada 2014 IDI berada di angka 73,04, kemudian turun pada tahun berikutnya menjadi 72,82. Pada 2016 kembali menurun di angka 70,09, lalu membaik di 2017 dengan angka 72,11. "Dari situ terlihat angkanya naik dan turun, tapi masih dalam kategori sedang," tandasnya.

Wiranto juga menjelaskan bahwa panas-dingin suhu politik Indonesia juga disebabkan politisasi yang terlihat di Pilkada Jakarta 2017. Sejak saat itu, indeks kerukunan beragama Indonesia menurun berdasarkan data Kementerian Agama. "Indeks kerukunan beragama kita turun sejak pilkada Jakarta karena banyak kegiatan politik menggunakan simbol agama," pungkasnya.

Terkait dengan stabilitas politik, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memaparkan capaian-capaiannya di bawah koordinasi Kemenko Polhukam, baik penyelenggaraan pilkada maupun kesiapan Pemilu Serentak 2019.

"Penyelenggaraan tiga kali Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada tahun 2015, 2017, dan 2018 berhasil dilaksanakan secara aman, tertib, dan lancar. Sebanyak 33 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota sudah melaksanakan gelaran Pilkada di tahun 2015, 2017, dan 2018 dengan berjalan sukses," tutur Tjahjo.

Keberhasilan itu, kata dia, tidak hanya berkat dukungan bantuan fasilitas pemerintah, tetapi juga dari profesionalisme kerja jajaran penyelenggara (KPU, Bawaslu, dan DKPP) serta Mahkamah Konstitusi.

"Juga kunci dari terjaganya stabilitas pelaksanaan pilkada karena sinerginya jajaran TNI/Polri, BIN, Kejaksaan, Satpol PP, dan Sentra Gakumdu," sambung Tjahjo.

Tjahjo juga berharap capaian sukses penyelenggaraan pilkada, diharapkan juga berlangsung pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019.

Keberhasilan Kejaksaan
Di sisi lain, di samping melakukan penindakan secara tegas terhadap para pelaku tindak pidana korupsi, Korps Adhyaksa juga gencar melaksanakan upaya penegakan hukum yang berbasis pada paradigma restoratif, korektif, dan rehabilitatif.

"Dalam empat tahun terakhir kejaksaan berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp2,02 triliun dan US$263 ribu," ujar Jaksa Agung HM Prasetyo di sela-sela acara 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, di Auditorium Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, sejak 2015 hingga September 2018, pihaknya sudah melakukan penyelidikan sebanyak 5.833 kasus, penyidikan 5.273 perkara, dan penuntutan 8.070 perkara korupsi yang berasal dari hasil penyidikan kejaksaan dan hasil penyidikan instansi lain, serta mengeksekusi 5.374 terpidana.

Di sisi lain, kejaksaan juga membuat program penegakan hukum preventif yang lebih menekankan pada upaya pencegahan dengan membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4).

Caranya, lanjutnya, yaitu dengan penerangan hukum, penyuluhan hukum, dan pendampingan bagi pelaksanaan pembangunan proyek strategis pada semua tahapan.

"Tujuannya agar semua kegiatan dapat terselenggara tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, dan tepat sasaran," jelas Prasetyo. (Gol/Ins/X-4)